Putri Gus Dur Bantah Kehadiran Keluarganya di Istana karena Setuju Soeharto Jadi Pahlawan

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur membantah anggapan bahwa kehadiran keluarganya di Istana Kepresidenan, Jakarta, berarti telah menyetujui pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Pernyataan itu disampaikan menyusul komentar Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon yang menilai kehadiran keluarga Gus Dur menjadi simbol persetujuan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh, termasuk Soeharto.

Hal ini dikatakan Fadli Zon saat menjawab adanya penolakan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional yang disuarakan warga Nahdlatul Ulama (NU) hingga tokoh terkemuka organisasi tersebut seperti KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.

"Kalau saya lihat kehadiran dari Ibu Sinta Nuriyah, Ibu Sinta Nuriyah kan istri Presiden Gus Dur. Ada Ibu Yenny, ada cucu-cucunya. Itu menandakan, dan tadi juga beliau menyampaikan sangat senang dan sangat apresiatif. Jadi saya kira itu sudah cukup menjelaskan, kalau saya," terang Fadli Zon usai acara pemberian gelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kehadiran Keluarga Hanya untuk Menerima Gelar Pahlawan Nasional Gus Dur

Putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid, menegaskan kehadiran mereka hanya untuk menerima penghargaan atas gelar pahlawan Gus Dur.

Sehingga tidak ada hubungannya dengan persetujuan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

"Tidak ada hubungannya. Gus Dur menerima penghargaan karena jejaknya sebagai pejuang demokrasi yangg dimulai sejak masih menjadi kyai dan penggerak masyarakat sipil. Bukan sebagai Presiden," ujar Alissa.

Hal senada juga ditegaskan putri Gus Dur yang lain, Yenny Wahid. Bahwa kedatangannya bersama Sang Ibu hanya untuk menerima penghargaan Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Gus Dur.

"Kami datang untuk menerima penganugrahan gelar untuk Gus Dur," kata dia.

Fadli Zon Tegaskan Soeharto Memenuhi Syarat 

Fadli Zon menuturkan, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah mempertimbangkan berbagai kontribusi yang pernah dilakukan Soeharto, termasuk jasa-jasanya di awal kemerdekaan hingga jasanya membangun Indonesia selama pemerintahannya.

Seperti keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret, pertempuran di Ambarawa, hingga menjadi komandan operasi Mandala perebutan Irian Barat.

Kemudian saat menjabat sebagai Presiden, Soeharto dinilai telah membantu pengentasan kemiskinan dan memperbaiki ekonomi.

"Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi yang luar biasa sampai 600-an persen, pertumbuhan juga minus ya," ujar Fadli Zon.

Selain itu, Soeharto disebut berjasa dalam membangun banyak sekolah hingga menghentikan Gerakan September PKI.

"Jadi, banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui Gerakan 30 September PKI," ujar dia.

Fadli Zon juga menyatakan, pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada Soeharto tidak ada faktanya. Ia menyebut, anggapan itu hanya berupa dugaan yang tidak pernah terbukti.

"Ya tadi seperti Anda bilang, kan namanya dugaan (pelanggaran HAM berat). Iya, dugaan, itu kan tidak pernah terbukti juga," ucap Fadli.

Ia menyebut, masalah yang berkelindan di tahun-tahun itu sudah diproses hukum. Dalam proses hukum, tidak ada fakta yang menyatakan Soeharto benar-benar terlibat dalam pelanggaran HAM berat.

"Kan tidak ada juga. Tidak, tidak ada juga. Maksudnya tidak ada itu kan cuman yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan? Semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto," jelasnya.

Fadli Zon lantas menyatakan, Soeharto juga tidak terlibat dalam kerusuhan akibat krisis ekonomi di tahun 1998.

"Pelanggaran HAM yang mana? Pelanggaran HAM yang mana? '98. Apa misalnya? Kerusuhan Mei kan tidak ada kaitannya," tandas Fadli.

Sebagian tulisan di artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "" dan "Ini Pertimbangan Pemerintah Beri Gelar Pahlawan ke Soeharto di Tengah Pro dan Kontra"

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.