Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Soeharto Dianggap Pembentuk Wajah Indonesia Modern

Dewan Penasehat Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri, AH Bimo Suryono menilai Presiden ke-2 RI, Soeharto sudah sangat layak menerima gelar pahlawan nasional berdasarkan rekam jejak dan kiprah dalam membangun negeri ini.

Gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dianugerahi oleh Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin, 10 November 2025.

Ia menghormati masih terjadi kontroversi dalam penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Menurut dia, tidak ada pemimpin yang sempurna karena setiap zaman mempunyai konteks, dan setiap kebijakan yang diputuskan juga ada risikonya.

“Tapi bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menilai sejarah secara jernih dan adil. Pak Harto bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi salah satu pembentuk wajah Indonesia modern,” kata Bimo melalui keterangannya pada Rabu, 12 November 2025.

Bimo melihat pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto oleh Presiden Prabowo, bukan soal nostalgia. 

Akan tetapi, ia menilai pemberian gelar pahlawan nasional tersebut sebagai bentuk pengakuan atas jasa besar yang sudah dirasakan nyata oleh bangsa ini selama Soeharto memimpin hampir 32 tahun.

“Seperti pepatah Jawa, bahwa orang yang ingat sejarah, tak akan mudah tersesat arah. Menjunjung tinggi kebaikan dan jasa-jasa seseorang, serta menyembunyikan atau memaafkan kesalahan-kesalahannya,” jelas dia.

Bimo mengungkapkan sejarah bahwa Soeharto adalah seorang pejuang militer yang berani di masa revolusi kemerdekaan sebelum menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia. Pada tahun 1949, lanjut dia, Soeharto memimpin Serangan Umum 1 Maret di mana berhasil merebut Yogyakarta dari Belanda.

“Aksi itu bukan sekadar kemenangan taktis, tapi pesan politik yang kuat kepada dunia internasional, bahwa Republik Indonesia masih hidup dan berdaulat,” ujar Ketua Umum KBPP Polri periode 2015-2021 ini.

Selain itu, Bimo menyebut Soeharto juga tampil mengambil alih komando ketika Peristiwa G30S/PKI tahun 1965 ketika menjabat Panglima Kostrad. Kala itu, Soeharto menumpas gerakan tersebut dan mengembalikan stabilitas nasional. 

“Harus diakui, tanpa keberaniannya mengambil keputusan cepat, entah seperti apa nasib Indonesia waktu itu,” tegas Bimo.

Selanjutnya, Bimo mengatakan Soeharto juga tidak haus dengan kekuasaan ketika Presiden Soekarno atau Bung Karno memberi mandat melalui Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Justru, Soeharto hanya menjalankan amanah sekitar 1 tahun saja untuk menstabilkan keadaan. 

“Soeharto memikul tanggung jawab saat bangsa ini diambang perpecahan,” ucapnya.

Di bidang pembangunan infrastruktur dan ekonomi, Bimo mengatakan Soeharto juga melakukan transmigrasi besar-besaran agar terjadi pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah baru. Bukan hanya itu, swasembada pangan era Soeharto juga tidak boleh dilupakan oleh bangsa ini.

Menurut dia, puncak kejayaan ekonomi era Soeharto terjadi pada tahun 1984, ketika Organisasi Pangan Dunia (FAO) memberikan penghargaan kepada Indonesia atas keberhasilan swasembada beras.

Kemudian, Soeharto juga melakukan pembangunan yang masif seperti jalan raya, bendungan, waduk, jembatan hingga pabrik-pabrik strategis di berbagai daerah. Lanjut Bimo, stabilitas keamanan nasional juga menjadi ciri khas untuk mendatangkan investor demi pertumbuhan ekonomi ketika itu.

“Inilah pondasi yang membuat Indonesia bisa bangkit lebih cepat di masa-masa awal reformasi,” imbuhnya.