Dari KNIL ke Istana Negara, Kisah Soeharto dan Kontroversi di Balik Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Soeharto kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada presiden kedua Republik Indonesia itu.

Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, mengingat rekam jejak panjang Soeharto yang diwarnai peran penting dalam sejarah Indonesia, namun juga bayang-bayang pelanggaran HAM dan korupsi selama 32 tahun kekuasaannya.

Untuk memahami perjalanan hidup Soeharto, kita perlu menelusuri kembali kisah hidupnya yang dimulai jauh sebelum ia dikenal sebagai tokoh sentral Orde Baru.

Awal Karier Militer, dari KNIL hingga PETA

Dikutip dari buku “Soeharto: Biografi Singkat 1921–2008”, perjalanan hidup Soeharto penuh dengan perpindahan tempat dan profesi yang melelahkan.

Namun, titik balik penting terjadi ketika ia bergabung dengan KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger) atau Angkatan Perang Belanda di Hindia pada 1 Juni 1940. Saat itu, usianya baru 19 tahun.

Di KNIL, Soeharto mendapat pendidikan militer dan sempat berpangkat sersan. Ia kemudian ditempatkan di Cisarua sebagai serdadu pasukan cadangan Belanda.

Namun, pada Februari 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Soeharto pun melarikan diri ke Yogyakarta agar tak tertangkap.

Ketika Jepang membuka lowongan untuk Kempeitai (polisi militer Jepang), Soeharto melamar dan diterima berkat bantuan Prawirohardjo, ayah dari Sudwikatmono.

Atas saran kepala polisi militer, Soeharto kemudian bergabung dengan PETA (Pembela Tanah Air) pada Oktober 1943, saat berusia 22 tahun.

Setelah Jepang menyerah dan PETA dibubarkan, Soeharto kembali ke Yogyakarta. Ia terlibat dalam perjuangan kemerdekaan bersama Kelompok Pathuk, yang beranggotakan mahasiswa, aktivis, dan intelektual di bawah pimpinan Dayno.

Soeharto resmi menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada 5 Oktober 1945.

Namanya mulai dikenal luas setelah memimpin pasukan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, sebuah operasi militer untuk merebut kembali Kota Yogyakarta dari tangan Belanda.

Meskipun serangan itu kemudian banyak dikaitkan dengan Soeharto, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa penggagas utama Serangan Umum 1 Maret adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Militer dan Menteri Pertahanan.

Karier Militer dan Konflik Internal TNI

Henry Kissinger (paling kiri) dan Presiden AS Gerald Ford di Jakarta saat menemui Presiden RI Soeharto pada 6 Desember 1975, sehari sebelum invasi Indonesia ke Timor Timur.

Pada tahun-tahun berikutnya, Soeharto berkarier di Divisi Diponegoro di Jawa Tengah.

Tahun 1959, ia sempat terseret kasus penyelundupan dan hampir diadili oleh Kolonel Ahmad Yani. Namun, atas saran Jenderal Gatot Soebroto, Soeharto dibebaskan dan dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung.

Di sana, ia sempat berkonflik pribadi dengan Kolonel D.I. Panjaitan.

Ketika menjadi komandan penumpasan pemberontakan di Makassar di bawah komando Kolonel Alex Kawilarang, Soeharto juga berselisih dengan Kawilarang akibat keteledorannya yang memicu kembali kerusuhan.

Pada 1961, Soeharto naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas merebut Irian Barat. Di masa inilah ia berkenalan dengan Ali Moertopo, Sudomo, dan L.B. Moerdani, tokoh-tokoh penting yang kelak menjadi pilar Orde Baru.

Tahun berikutnya, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) oleh Jenderal A.H. Nasution.

Peristiwa G30S dan Lahirnya Supersemar

Konflik besar melanda Indonesia pada 1 Oktober 1965 saat terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Enam jenderal Angkatan Darat dibunuh oleh pasukan Resimen Tjakrabirawa yang dipimpin Letkol Untung Syamsuri. Soeharto, kala itu Panglima Kostrad, berhasil lolos dari penculikan.

Setelah mengetahui Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani tewas, Soeharto segera mengambil alih komando dan mengamankan Jakarta.

Tak lama kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan.

Dengan dasar Supersemar, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), menangkap sejumlah menteri, dan menyingkirkan kelompok yang dianggap pro-Soekarno dan pro-komunis, termasuk di tubuh AURI yang dipimpin Laksamana Omar Dhani.

Bayang-bayang Tragedi 1965 dan Dukungan CIA

Tindakan Soeharto memicu pembersihan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI, yang menurut berbagai sumber internasional menewaskan sekitar 500 ribu orang, sebagian besar warga sipil.

Sejumlah diplomat Amerika Serikat kemudian mengakui bahwa mereka membantu dengan memberikan daftar sekitar 5.000 nama yang diduga komunis kepada militer Indonesia.

Been Huang, mantan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta, mengatakan pada 1990,

“Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata . Mereka mungkin membunuh banyak orang dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya ketika Anda harus memukul keras pada saat yang tepat.”

Aksi pembersihan ini hingga kini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia, yang menimbulkan luka sejarah mendalam dan kontroversi terhadap kepemimpinan Soeharto.

Soeharto juga mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer.

Naik ke Puncak Kekuasaan dan Lahirnya Orde Baru

Pada 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menolak pertanggungjawaban Soekarno dalam “Nawaksara” dan “Pelengkap Nawaksara”. Soeharto pun ditunjuk sebagai Pejabat Presiden, dan resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968.

Pelantikannya menandai dimulainya era Orde Baru, yang membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, namun juga disertai pengekangan kebebasan, korupsi, dan pelanggaran HAM.

Kini, pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Sebagian pihak menilai Soeharto layak dihormati atas jasanya dalam menjaga stabilitas dan membangun ekonomi Indonesia. Namun, banyak pula yang menolak dengan alasan pelanggaran HAM, pembungkaman demokrasi, dan praktik korupsi besar-besaran selama masa pemerintahannya.

Bagi sebagian korban Orde Baru, gelar itu terasa ironis. Namun bagi pendukungnya, Soeharto tetap dianggap “Bapak Pembangunan” yang membawa Indonesia keluar dari kekacauan politik dan ekonomi pasca-1965.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.