Aktivis Reformasi Sebut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Bentuk Pengaburan dan Amnesia Sejarah Bangsa

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Kedua RI Soeharto, Senin (10/11) di Istana Negara, Jakarta. Pemberian gelar tersebut mendapatkan penolakan dari aktivis reformasi. Mereka menilai langkah tersebut bukan hanya bentuk pengaburan sejarah, melainkan juga upaya berbahaya yang bisa menumpulkan kesadaran moral bangsa terhadap masa lalu yang kelam. ? Dalam pernyataan yang disampaikan, Senin (10/11), para aktivis menegaskan mereka tidak menolak mengakui jasa siapa pun yang pernah berkontribusi bagi republik ini termasuk Soeharto. Meski demikian, menurut mereka, gelar kepahlawanan bukan sekadar bentuk penghargaan individual, melainkan mekanisme moral kolektif sebuah bangsa. ? “Tetapi kepahlawanan merupakan hal yang jauh lebih besar dan penting daripada sekadar menghargai jasa seseorang, siapa pun dia,” ujar mereka dalam pernyataan itu. ? Mereka menilai menjadikan klaim jasa sebagai dalih untuk menutupi atau menyamarkan kesalahan sejarah sama saja dengan menyuntikkan bius amnesia sejarah ke tubuh bangsa. “Menjadikan klaim jasa sebagai dalih untuk menutupi, menyamarkan, dan mengaburkan kesalahan atau kejahatan sejarah, sama saja dengan menyuntikkan bius amnesia sejarah ke tubuh bangsa,” tegas para aktivis.

Menurut mereka, kepahlawanan sejati merupakan kompas moral bangsa sarana untuk mendidik generasi muda membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam perjalanan sejarah. “Bagi kami, kepahlawanan merupakan mekanisme moral kolektif, cara bangsa mendidik anak-anaknya membedakan benar dari salah dalam sejarah, memilih mana yang patut dihormati dan mana yang harus menjadi pelajaran. Ia tidak boleh dikosongkan maknanya menjadi sekadar kemegahan personal, karena sesungguhnya ia merupakan kompas moral bagi kehidupan bersama menuju masa depan,” sambungnya.

Mereka menegaskan, mereka tidak menentang gagasan rekonsiliasi nasional, tapi mengingatkan bahwa rekonsiliasi sejati tidak bisa dilakukan secara selektif. Bila pemerintah ingin berdamai dengan masa lalu, pengakuan terhadap korban dan tokoh-tokoh yang selama ini dihapus dari sejarah termasuk mereka yang berasal dari kalangan kiri juga harus dilakukan.

“Rekonsiliasi bisa saja berguna untuk menyembuhkan luka bangsa. Tapi jika demikian halnya, kami bertanya: mengapa negara tidak secara konsekuen juga mengakui peran tokoh-tokoh kiri Indonesia, para pejuang antikolonialisme dan antiimperialisme, yang dihapus dari catatan sejarah hanya karena perbedaan ideologi?” tegasnya.

Para aktivis kemudian mempertanyakan arah moral bangsa jika keputusan seperti ini terus dipertahankan. Mereka menilai langkah pemerintah menobatkan Soeharto justru mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial. “Apakah bangsa ini telah kehilangan keberanian untuk mengakui sejarahnya sendiri? Apakah nilai yang hendak diajarkan kepada anak-anak dan cucu kita dari sikap inkonsisten dan mau menang sendiri ini?” tegas mereka.

Dalam pernyataan itu, para aktivis juga mengkritik logika yang menjustifikasi kekuasaan atas nama stabilitas dan kemakmuran. “Apakah kita ingin mengajarkan bahwa kekuasaan boleh berbuat apa saja sepanjang mendatangkan kemakmuran? Bahwa kepatuhan pada negara lebih penting daripada kemanusiaan? Bahwa korban boleh jatuh dan dilupakan demi stabilitas politik?” ujar mereka.

Menurut mereka, jika itulah pelajaran moral yang hendak diwariskan, bangsa ini bukan sedang membangun masa depan, melainkan memperpanjang bayang-bayang masa lalu. “Terhadap kemungkinan itu, kami menyatakan tidak setuju,” pungkas mereka.

Berikut para aktivis reformasi yang menolak Sorharto mendapat gelar pahlawan nasional:

1. Andi Arief

2. Rachland Nashidik

3. ?Hery Sebayang

4. ?Jemmy Setiawan

6. ?Robertus Robet

7. ?Syahrial Nasution

8. ?Rocky Gerung

9. Yopie Hidayat

10. ?Bivitri Susanti

11. ?Abdullah Rasyid

12. ?Ulin Yusron