Gus Mus Tolak Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto oleh pemerintah Indonesia.

"Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," kata Gus Mus dilansir dari laman NU Online, Jumat, 7 November 2025.

Ia mengkritik 'Orang-orang NU' yang turut mengusulkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Menurut Gus Mus, 'Orang NU' yang ikut menyetujui usulan itu kurang memahami sejarah. 

"Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah," ujar Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu.

Gus Mus menceritakan banyak ulama pesantren dan NU diperlakukan tidak adil selama Soeharto berkuasa. 

"Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar," cerita Gus Mus.

"Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri," tambahnya.

Mantan Rais Aam PBNU itu menjelaskan, banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar, tetapi keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan untuk mereka.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan almarhum. 

"Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’," ujar kiai yang pernah menimba ilmu di Ponpes Lirboyo dan Krapyak

 

Pernyataan Gus Mus itu mengingatkan banyaknya tragedi kekerasan-intimidasi bahkan pembunuhan, yang dialami ulama/kiai, santri dan warga NU di masa Orde Baru. 

Menurut catatan NU Online, saat Pemilu 1971, misalnya, terjadi peristiwa tragis di Losarang, Indramayu yang menjadi basis Partai NU. Mereka diintimidasi, diteror, dan diperlakukan secara sadis. 

Tragedi pembakaran 140 rumah di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur yang terjadi jelang Pemilu 1977. Para kiai dan penduduk setempat juga diintimidasi Orde Baru. 

Di samping itu, Muktamar Ke-29 NU di Cipasung tahun 1994 juga menjadi peristiwa mencekam bagi Nahdliyin. Bukan sekadar karena penjegalan Gus Dur dari pencalonan, tetapi upaya Orde Baru untuk mengkooptasi NU melalui pencalonan Abu Hasan.

Meski akhirnya calon yang didukung Orde Baru itu kalah, dan Gus Dur berhasil terpilih  dalam pemungutan suara yang ricuh dan panas. Belakangan, Abu Hasan menggugat keputusan Muktamar ke-29 NU ke pengadilan -- sesuatu yang tak lazim dilakukan di organisasi berbasis keagamaan dan ulama itu. 

Tidak berhenti di situ, pada 1996, Orde Baru melalui Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie juga meminta Gus Dur untuk mundur dari kursinya sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), karena dinilai menentang pemerintahan Soeharto. 

"Anda bisa membayangkan sendiri bahwa saat ini betapa sulitnya komunikasi antara NU dan pemerintah," kata Soetjipto Wirosardjono yang mendampingi BJ Habibie untuk meminta Gus Dur mundur sebagai Ketum PBNU