Pro Kontra Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Antara Jasa Pembangunan dan Catatan Pelanggaran HAM

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto memicu perdebatan publik yang tajam.

Usulan itu menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, mulai dari akademisi, tokoh agama, hingga aktivis hak asasi manusia.

Sebagian pihak menilai Soeharto layak menerima gelar itu karena jasa-jasanya dalam membangun bangsa.

Sementara, kelompok lain menolak keras dengan alasan pelanggaran HAM dan praktik korupsi di masa pemerintahannya.

Usulan dari Partai Golkar

Usulan resmi agar Soeharto diberi gelar pahlawan nasional disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

"Yang berikut kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Bahlil, Senin (3/11/2025) setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, seperti yang dikutip Wartakotalive.com, Senin (3/11/2025).

“Saya bilang, Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional," lanjutnya.

Bahlil menuturkan, Prabowo menerima aspirasi dari partainya dan menyatakan akan mempertimbangkan usulan Soeharto jadi pahlawan nasional sesuai mekanisme resmi pemerintah.

"Bapak Presiden menerima aspirasi dari Golkar tentang permohonan Golkar agar Pak Harto, Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional,” ucap Bahlil.

“Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan. Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal," lanjutnya.

Dukungan Soeharto jadi pahlawan nasional

Sejumlah akademisi di Bali menyatakan dukungan terhadap Soeharto menjadi pahlawan nasional.

Mereka menilai mantan presiden itu memiliki jasa besar bagi Indonesia, terutama dalam hal stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.

“Kalau kita melihat dari segi objektifnya, Bapak Soeharto memimpin kita puluhan tahun loh ya, kita juga harus melihat apa sih yang sudah dibangun oleh beliau,” kata dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Dwijendra, Ni Made Adi Novayanti, Jumat (7/11/2025).

“Jadi berhak juga beliau untuk diberikan gelar tersebut,” simpulnya.

Nova menilai, terlepas dari pro kontra soal Soeharto jadi pahlawan nasional, publik perlu menghargai capaian yang telah ditorehkan oleh mantan presiden yang memimpin selama 32 tahun itu.

“Yang jelas, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau,” imbuhnya.

Namun, Nova juga menegaskan pentingnya peran media agar isu ini tidak menimbulkan perpecahan.

“Jadi kita sebagai orang-orang media, ketika ada hal-hal yang seperti itu, kita tanggapi secara positif, tapi tidak digoreng dalam bahasa medianya itu sebagai sebuah konflik,” katanya.

“Kita tujuannya seperti lagi-lagi, kita sebagai media yang harus netral ketika ada isu-isu itu,” tambahnya.

Pandangan serupa disampaikan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora.

Ia berpendapat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pemimpinnya.

“Yang jelas, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa beliau,” kata Nandya.

Namun, Nandya juga menekankan bahwa keputusan akhir terkait usulan Soeharto jadi pahlawan nasional sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

“Tapi untuk urusan setuju atau tidaknya, saya serahkan pada pihak yang berwenang,” ujarnya.

Dukungan dari MUI, NU, dan Muhammadiyah

Sejumlah tokoh keagamaan juga muncul untuk memberikan suara dukungan terhadap wacana Soeharto jadi pahlawan nasional.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyebut semua mantan presiden yang telah wafat layak mendapat penghargaan serupa.

“Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan Presiden yang telah memimpin Indonesia,” katanya, Rabu (5/11/2025).

Dukungan juga datang dari Nahdlatul Ulama (NU). Ketua PBNU bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi.

“Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Senada, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menyebut Soeharto layak mendapat gelar itu karena pengabdiannya panjang sejak masa revolusi hingga pembangunan.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia,” ujar Dadang.

Penolakan Soeharto jadi pahlawan nasional

Namun, di sisi lain, penolakan terhadap Soeharto jadi pahlawan nasional juga disuarakan keras oleh aktivis HAM dan akademisi.

Sekitar 500 aktivis dan akademisi mendeklarasikan penolakan di Kantor LBH Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Direktur Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, menegaskan bahwa gelar itu harus dibatalkan.

“Pada dasarnya, kami menyatakan bahwa gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus dibatalkan,” kata Usman.

Ia menilai ada empat alasan utama penolakan tersebut, yaitu pelanggaran HAM selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pemberangusan kebebasan berpendapat, serta ketimpangan sosial-ekonomi.

Koalisi masyarakat sipil juga mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo untuk menolak penganugerahan itu, dan berencana menempuh jalur hukum jika pemerintah tetap melanjutkan prosesnya.

Romo Magnis: Soeharto tak layak jadi pahlawan nasional

Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno (Romo Magnis), menyatakan bahwa meski Soeharto memiliki jasa dalam pembangunan dan stabilitas nasional, hal itu tidak cukup untuk menjadikannya pahlawan nasional.

“Seorang pahlawan nasional butuh dari sekadar itu (berjasa kepada negara). Dan jelas bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat,” ujar Magnis di Kantor LBH, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (4/11/2025).

Romo Magnis menilai, Soeharto bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa 1965–1966, represi terhadap kelompok mahasiswa pada 1970-an, penembakan misterius pada awal 1980-an, hingga penanganan demonstrasi tahun 1998.

“Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto yang paling bertanggung jawab satu dari lima genosida terbesar di abad 20,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dugaan korupsi besar selama masa Orde Baru.

“Dia memperkaya keluarga, dia memperkaya orang-orang yang dekatnya. Kaya dengan dirinya sendiri itu bukan sikap pahlawan nasional,” kata Magnis.

“Seorang pahlawan nasional diarahkan bahwa dia tanpa pamrih memajukan bangsa,” tandasnya.

Asvi Warman: ada dugaan pemutihan sejarah

Sejarawan Asvi Warman Adam menilai, usulan Soeharto jadi pahlawan nasional perlu dicermati karena diduga terkait agenda penulisan ulang sejarah nasional.

“Yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengusulan kali ini kelihatannya satu paket dengan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia,” ujar Asvi.

Menurutnya, hal ini bisa berdampak pada upaya menghapus sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu.

Ia juga menyoroti keterlibatan beberapa tokoh dalam dewan gelar dan tim penulis sejarah yang sama di Kementerian Kebudayaan.

Pemerintah masih mengkaji

Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan masih menelaah sejumlah nama calon pahlawan nasional tahun ini.

Selain Soeharto, nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah juga masuk dalam daftar usulan pahlawan nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, daftar nama tersebut sudah diterima dan sedang dipelajari oleh Presiden Prabowo.

“Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa,” ucap Prasetyo Hadi, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (30/10/2025).

“Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” imbuhnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul "Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Akademisi: Beliau Bapak Pembangunan" dan di Kompas.com dengan judul “Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional” serta “Saat Aktivis Ramai-ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional…”

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.