Pro Kontra 6 Hari Sekolah di Jateng, Efektifkah?

Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk kembali menerapkan sistem 6 hari sekolah bagi jenjang SMA dan SMK memunculkan pro kontra di tengah masyarakat.

Pemprov menegaskan kebijakan tersebut belum diputuskan dan masih dalam tahap kajian.

Di sisi lain, sejumlah guru menyampaikan kekhawatiran, organisasi profesi guru di sejumlah daerah pun juga terbelah, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak.

Rencana 6 hari sekolah

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan Pemprov Jateng belum berencana menerapkan kebijakan 6 hari sekolah dalam waktu dekat.

Pemerintah, kata dia, masih mengumpulkan dan menimbang berbagai masukan dari masyarakat sebelum mengambil keputusan.

“Belum, karena sebenarnya kan masih kita kaji aja. Kalau mekanismenya nanti apakah uji coba atau seperti apa, kan masih belum diputuskan,” ujar Sumarno usai rapat paripurna di Kantor DPRD Jawa Tengah, dikutip , Kamis (27/11/2025).

Menurut Sumarno, pandangan dari berbagai pihak seperti guru, siswa, dan orang tua menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses evaluasi kebijakan pendidikan tersebut.

“Kan masukan masyarakat juga tentu saja menjadi pertimbangan,” lanjutnya.

Menanggapi penolakan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah yang menilai kebijakan 6 hari sekolah berpotensi menambah beban guru dan siswa, Sumarno menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik.

“Makanya semua masukan kan kita terima. Ini kan kita masih mengevaluasi. Kemarin kan juga udah ketemu Pak Wagub. Nanti juga pasti menjadi pertimbangan kita semua,” katanya.

Evaluasi sistem 5 hari sekolah

Potret kegiatan belajar mengajar, fasilitas, kegiatan siswa di asrama SMK Maharati.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Syamsudin, menjelaskan bahwa sistem 5hari sekolah telah diterapkan sejak tahun ajaran 2017/2018.

Evaluasi terhadap kebijakan tersebut kini menjadi salah satu dasar munculnya wacana perubahan.

“Kami evaluasi dari pelaksanaan 5 hari sekolah ini sejauh mana memberikan dampak pada kualitas mutu pendidikan dan karakter siswa-siswinya,” ujar Syamsudin, Selasa (25/11/2025).

Ia menyebutkan, baik sistem lima hari maupun enam hari sekolah memiliki kelebihan dan kekurangan.

Secara konsep, hari Sabtu dinilai memberi ruang bagi keluarga dan kegiatan ekstrakurikuler. Namun dalam praktiknya, tidak semua orang tua dapat mendampingi anak karena tetap bekerja.

“Saat ini kita masih dalam tahap kajian untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan segala aspek. Bicara tataran kebijakan, saat ini belum ditetapkan,” tuturnya.

Guru khawatir beban bertambah

Dari kalangan pendidik, kekhawatiran muncul terutama terkait beban kerja dan efektivitas pembelajaran.

Seorang guru SMA negeri di Kabupaten Pati menilai sistem lima hari sekolah selama ini sudah cukup ideal.

“Kalau kembali ke 6 hari sekolah, bebannya berat, Mas. Waktu kami makin sempit, tugas menumpuk, dan istirahat berkurang,” ujarnya, dikutip , Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, sistem 5 hari memberi ruang bagi guru untuk menata waktu dengan lebih baik.

“Dengan 5 hari mengajar, kami masih punya waktu di akhir pekan untuk quality time, mengurangi biaya BBM, dan memaksimalkan istirahat supaya lebih fokus saat mengajar,” jelasnya.

Ia juga menilai libur dua hari berdampak positif bagi siswa dan keluarga.

“Belajar itu tidak hanya di sekolah. Dengan 2 hari libur, orang tua bisa ikut membimbing. Kalau hanya libur Minggu, anak cepat lelah dan waktu kebersamaan keluarga berkurang,” tuturnya.

Dukungan datang dari PGSI Demak

Ketua PGSI Demak, Noor Salim saat berkunjung ke Dinas Pariwisata Demak, Selasa (21/5/2024).

Di sisi lain, dukungan terhadap kebijakan 6 hari sekolah datang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI).

Ketua PGSI Kabupaten Demak, Noor Salim, menyatakan pihaknya sejak awal menolak sistem 5 hari sekolah.

"Penerapan 6 hari sekolah ini kita lebih setuju, baik untuk SMA maupun SMP, PGSI setuju bahkan mendorong," kata Salim, dikutip , Rabu (26/11/225).

Salim menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan kebijakan 6 hari sekolah dinilai lebih efektif.

Salah satunya terkait banyaknya siswa yang juga menempuh pendidikan di pondok pesantren.

"Ketika itu nanti sekolah dibuat seperti sekarang ini yang lima hari, banyak yang mengeluh kesulitan, mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran di pesantren," paparnya.

Dinilai kurang efektif

Selain itu, ia menilai pembelajaran hingga sore hari kurang efektif.

"Kalau sudah jam 13 ke atas ini, siswa itu cara berpikirnya sudah kurang efektif," ujarnya.

Salim juga menyoroti kondisi siswa yang kelelahan saat belajar hingga sore.

"Sehingga ketika pembelajaran berlangsung sampai sore, mereka selama ini datang duduk, pada ngantuk, ini yang anak-anak SMA, SMK juga, MA, mereka tidur di lantai, kalau sudah seperti ini guru mau membangunkan, siswanya marah-marah akan menjadi persoalan," tuturnya.

Alasan lain yang disampaikan berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga siswa.

"Mulai berpikir bagaimana agar bisa mengumpulkan uang untuk membantu keluarga, ya kalau sekolah sampai sore mereka pun susah untuk membantu keluarga, karena sebagian mereka anak nelayan, anak petani, anak pedagang mereka sorennya membantu orang tua berdagang," paparnya.

"Ini bagian dari interpriner yang kita ajarkan di sekolahan, kalau tetap 6 hari sekolah maka ini akan berdampak ekonomi keluarga. Jadi memang lebih tepat enam hari (sekolah), bukan lima hari," tutup Salim.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang