Top 10+ Daftar Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Bayangi Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Wacana Soeharto menjadi pahlawan nasional sedang diperhitungkan di meja Presiden Prabowo Subianto, tetapi suara penolakan muncul seiring nama Presiden ke-2 RI itu dicetuskan.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Senin (3/11/2025), mengusulkan Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional, saat bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Yang berikut kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang, Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” kata Bahlil kala itu, seperti yang dikutip Wartakotalive.com.

Soeharto hanya menjadi salah satu dari 40 nama yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional dari Presiden ke-8 RI saat ini.

“Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Antara Heritage Center, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (30/10/2025).

“Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” terangnya.

Di antara puluhan nama, Soeharto yang paling banyak mendapatkan sorotan publik, di antaranya terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Oleh karena itu, mereka tegas menolak usulan Soeharto jadi pahlawan nasional.

Suara 500 aktivis dan akademisi

Sebanyak 500 aktivis dan akademisi telah menyatakan sikap penolakan mereka melalui deklarasi di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

“Pada dasarnya, kami menyatakan bahwa gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus dibatalkan,” ujar Aktivis HAM yang juga Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid di kantor LBH yang hadir saat itu.

“Saudara Presiden (Prabowo) harus menolak itu, menolak usulan gelar pahlawan yang diajukan oleh Dewan Gelar di dalam pemerintahan,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno, atau umum dikenal Romo Magnis, mengingatkan adanya keterlibatan Soeharto dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Tanah Air.

“Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto yang paling bertanggung jawab satu dari lima genosida terbesar di abad 20,” ungkap Magnis.

Pelanggaran HAM yang dimaksud antara lain pembunuhan aktivis dan masyarakat setelah masa 1965-1966, represi kepada kelompok mahasiswa pada tahun 1970-an, peristiwa penembakan misterius (petrus) pada awal 1980-an hingga penanganan demonstrasi tahun 1998.

Lantas, catatan pelanggaran HAM berat apa yang menyeret nama Soeharto?

Berdasarkan catatan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang dikutip Kompas.com pada 25 Mei 2016, berikut daftar berbagai kasus pelanggaran HAM yang mana diyakini terdapat keterlibatan Soeharto di dalamnya.

Daftar kasus pelanggaran HAM yang diduga dimotori Soeharto

Soeharto kembali diusulkan jadi pahlawan nasional 2025. Hal itu menuai kontroversi karena Soeharto diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM, mulai dari tragedi Pulau Buru hingga kerusuhan Mei 1998.

1. Kasus Pulau Buru (1965–1966)

Sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Soeharto disebut bertanggung jawab atas kebijakan penangkapan dan penahanan massal terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam peristiwa 30 September 1965.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 179/KOTI/65, ribuan orang ditangkap tanpa proses hukum dan dibuang ke Pulau Buru di Maluku.

Laporan Komnas HAM tahun 2003 menyebutkan bahwa kebijakan ini mengakibatkan banyak korban pembunuhan, penyiksaan, dan pembuangan paksa.

2. Penembakan misterius (1981-1985)

an, muncul kebijakan penindakan terhadap preman dan kriminal tanpa proses pengadilan yang dikenal sebagai penembakan misterius (petrus).

Kontras menilai kebijakan ini berasal dari perintah langsung Soeharto, sebagaimana tersirat dalam pidato kenegaraan Agustus 1981.

Ia menyatakan bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama seperti memperlakukan korbannya.

Dalam otobiografinya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989), Soeharto bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk “shock therapy”.

Menurut laporan Amnesty International (1983), sekitar 5.000 orang menjadi korban pembunuhan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bandung.

3. Peristiwa Tanjung Priok (1984–1987)

Kontras menyebut Soeharto menggunakan Kopkamtib sebagai alat politik untuk menekan kelompok yang menolak kebijakan asas tunggal Pancasila.

Dalam Rapat Pimpinan ABRI di Riau (27 Maret 1980), Soeharto memerintahkan tindakan tegas terhadap kelompok Islam yang dianggap ekstrem.

Imbasnya, pada Peristiwa Tanjung Priok 1984, sedikitnya 24 orang meninggal, 36 luka berat, dan 19 luka ringan, berdasarkan laporan Komnas HAM (2003).

4. Peristiwa Talangsari (1984-1987)

Kebijakan represif terhadap kelompok Islam juga memicu tragedi Talangsari di Lampung.

Berdasarkan laporan Komnas HAM (2008), peristiwa ini menyebabkan 130 orang tewas, 77 orang diusir secara paksa, serta puluhan lainnya mengalami penyiksaan dan penganiayaan.

5. Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1989-1998)

Kebijakan DOM Aceh diberlakukan setelah mendapat persetujuan langsung dari Soeharto.

Operasi ini bertujuan menumpas pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tetapi berdampak luas bagi warga sipil.

Laporan Komnas HAM (2003) mencatat sedikitnya 781 orang tewas, 163 hilang, 368 mengalami penyiksaan, dan 102 perempuan menjadi korban pemerkosaan selama operasi berlangsung selama satu dekade.

6. DOM Papua (1963-2003)

Soeharto juga disorot dalam operasi militer di Papua yang ditujukan untuk menumpas Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berbagai tragedi terjadi di wilayah tersebut, seperti Teminabun (1966-1967) dengan 500 orang hilang, Kebar (1965) dengan 23 orang tewas, serta Manokwari (1965) dengan 64 orang dieksekusi.

Selain itu, dalam Operasi Tumpas (1970-1985) di Wamena Barat, tercatat pembantaian di 17 desa.

7. Peristiwa 27 Juli 1996

Peristiwa ini terjadi saat konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Suryadi.

Soeharto mendukung DPP PDI pimpinan Suryadi dan menekan kelompok Megawati.

Kerusuhan di kantor PDI Jakarta Pusat menyebabkan 11 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan, menurut catatan Kontras.

8. Penculikan dan penghilangan paksa (1997-1998)

Menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998, muncul aksi penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi yang menentang kekuasaan Soeharto.

Sebanyak 23 aktivis diculik oleh satuan Kopassus di bawah operasi “Tim Mawar”.

Laporan Komnas HAM (2006) menyebutkan 9 orang dikembalikan, 1 meninggal dunia, dan 13 masih hilang hingga kini.

9. Peristiwa Trisakti (12 Mei 1998)

Aksi mahasiswa Universitas Trisakti yang menuntut reformasi total berujung tragedi setelah aparat keamanan menembaki demonstran.

Empat mahasiswa, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hertanto, tewas tertembak.

Peristiwa ini menjadi titik balik yang mempercepat kejatuhan Soeharto dari kekuasaan.

10. Kerusuhan Mei 1998 (13–15 Mei 1998)

Rangkaian kekerasan pasca Trisakti meluas menjadi kerusuhan nasional yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan ribuan bangunan terbakar.

Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar ini disertai penjarahan, pembunuhan, penganiayaan, serta kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa.

Kontras menilai pemerintah saat itu membiarkan kekacauan sebagai bentuk “pembiaran politik”.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul "Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Akademisi: Beliau Bapak Pembangunan" dan di Kompas.com dengan judul "Saat Aktivis Ramai-ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional..." dan "Kontras Paparkan 10 Kasus Pelanggaran HAM yang Diduga Melibatkan Soeharto".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.