Gelar Pahlawan Nasional 2025: Prasetyo Hadi Ajak Hargai Jasa Pendahulu

Menjelang penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2025, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu bangsa.

Hal ini disampaikan Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025).

"Marilah kita arif dan bijaksana belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu," kata Prasetyo, dikuti Antara. 

Perbedaan Pandangan Tentang Nama Calon Pahlawan Nasional

Terkait dengan adanya perbedaan pandangan mengenai sejumlah nama yang diusulkan untuk menerima gelar Pahlawan Nasional, Prasetyo menganggap hal tersebut sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang wajar dalam kehidupan berbangsa. 

Ia mengajak semua pihak untuk melihat sisi positif dari perjuangan para pemimpin terdahulu.

"Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan," tambah Prasetyo.

Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Sesuai Dengan Momentum Hari Pahlawan

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional akan diumumkan pada Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. 

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.

Di antara 49 nama calon tersebut, terdapat beberapa nama besar, seperti Presiden Ke-2 RI, Soeharto dan Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, menjelaskan bahwa 24 nama dari 49 calon tersebut merupakan nama-nama prioritas.

Daftar Nama Calon Pahlawan Nasional 2025

Beberapa tokoh yang diusulkan antara lain:

• Marsinah, aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur.
• Syaikhona Muhammad Kholil, ulama asal Bangkalan.
• Rais Aam PBNU, K.H. Bisri Syansuri.
• K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang.
• Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan.
• Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur Jakarta.

Protes Terhadap Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Namun, pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden Soeharto menuai penolakan keras dari sejumlah pihak.

Sebanyak 500 aktivis dan akademisi mengungkapkan penolakan mereka dalam sebuah deklarasi di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025).

Usman Hamid, aktivis HAM yang juga Direktur Amnesty International Indonesia (AII), menegaskan bahwa gelar pahlawan nasional untuk Soeharto harus dibatalkan.

"Pada dasarnya, kami menyatakan bahwa gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto harus dibatalkan," ujar Usman Hamid. "Saudara Presiden (Prabowo) harus menolak itu, menolak usulan gelar pahlawan yang diajukan oleh Dewan Gelar di dalam pemerintahan," tegasnya.

Alasan Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Usman Hamid menjelaskan ada empat alasan utama mengapa koalisi masyarakat sipil menolak pemberian gelar tersebut:

• Pelanggaran HAM yang terjadi selama 32 tahun pemerintahan Soeharto.
• Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang meluas di era Soeharto.
• Pemberangusan kebebasan berpendapat, pers, dan akademik.
• Ketimpangan sosial-ekonomi yang diperparah selama pemerintahan Soeharto.

Sebagian artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul:

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.