Sederet Isu Segera Dibahas DPR: BBM Swasta, Tunggakan BPJS hingga Utang Whoosh

Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka masa persidangan II tahun sidang 2025-2026. Pembukaan itu diselenggarakan melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025.

Dalam pidatonya, Puan menuturkan sejumlah pencapaian selama masa reses dan berbagai isu yang akan dibahas DPR dalam sidang berikutnya. 

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan melalui rapat kerja bersama pemerintah terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat," kata Puan.

Sejumlah isu yang dimaksud antara lain: 

1. Penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi;

2. Penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande;

3. Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur;

4. Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan;

5. Percepatan akses internet ke pelosok desa;

6. Pencapaian target swasembada pangan dan energi;

7. Pengadaan BBM untuk SPBU swasta;

8. Pengaturan konten online pada platform digital;

9. Percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan;

10. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG;

11. Pelaksanaan Program Magang Nasional;

12. Evaluasi Program 3 Juta Rumah;

13. Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza;

14. Evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara (Himbara);

15. Permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia; dan

16. Penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Puan menjelaskan, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI. 

"DPR RI dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran, Pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI," tandas Puan.

Post Related