Pemerintah Siapkan WFH ASN hingga Swasta, Berlaku Kapan?
Pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) atau kerja dari rumah untuk aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta.
Rencana tersebut mengemuka seiring kenaikan harga minyak dunia imbas perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
"Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (19/3/2026).
Kebijakan WFH ASN dan Karyawan Swasta Dibahas Usai Lebaran
Airlangga mengatakan skema tersebut saat ini masih dalam tahap penyusunan teknis sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Kebijakan ini direncanakan mulai diterapkan setelah Lebaran, meski waktu pastinya masih akan ditentukan.
"Setelah Lebaran, tapi nanti akan kita tentukan waktunya," kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan, konsep yang disiapkan berupa fleksibilitas kerja dengan satu hari WFH dalam lima hari kerja.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga mencakup sektor swasta serta pemerintah daerah.
Ia menambahkan, durasi penerapan kebijakan WFH akan menyesuaikan perkembangan situasi global, termasuk harga minyak dan kondisi geopolitik.
"Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang, jadi kita ikuti situasinya," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap rencana tersebut karena dinilai dapat mendorong efisiensi, khususnya dalam penggunaan bahan bakar.
"(Respons Presiden) baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), termasuk dengan mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah sebagai antisipasi dampak krisis global.
"Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
"Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," tambahnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
