Pemerintah Siapkan WFH 1 Hari Sepekan, Bagaimana Skema dan Aturannya?
Pemerintah tengah menyiapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan.
Kebijakan ini digodok sebagai respons terhadap potensi krisis energi global, termasuk kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
"Sebelum April. Kira-kira minggu ini," terang Airlangga terkait waktu pengumuman kebijakan WFH, dikutip dari , Sabtu (28/3/2026).
Berlaku untuk ASN dan swasta
Airlangga menyebutkan, kebijakan WFH akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Namun, untuk sektor swasta, kebijakan ini bersifat imbauan dan tidak wajib.
"(Berlaku untuk) ASN maupun imbauan untuk swasta," kata Airlangga pada Sabtu (21/3/2026).
Meski demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan skema ini. Sektor pelayanan publik dan industri tertentu tetap diwajibkan bekerja dari kantor.
Hemat BBM hingga 20 persen
Salah satu tujuan utama kebijakan WFH adalah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Airlangga menyebutkan, pengurangan mobilitas masyarakat melalui WFH dapat memberikan penghematan signifikan.
"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," terangnya pada kesempatan lain, Kamis (19/3/2026).
Hal serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memperkirakan penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20 persen dalam sehari.
"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira," kata Purbaya.
DPR minta perhitungan matang
Di sisi lain, DPR mengingatkan agar kebijakan WFH dirancang secara cermat agar tujuan penghematan energi benar-benar tercapai.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Khozin, menekankan pentingnya menentukan skema yang tepat, termasuk pemilihan hari pelaksanaan.
"Agar maksud dan tujuan WFH ini tercapai, sebaiknya pemerintah secara cermat dalam menentukan hari WFH," ujar Khozin, dikutip dari , Jumat (27/3/2026).
Ia menilai, kebijakan WFH harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas pengurangan mobilitas hingga dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
"Jumlah hari, pilihan hari, serta daerah mana saja dalam kebijakan WFH mesti dikalkulasi secara presisi," imbuhnya.
Pertimbangkan produktivitas
Meski berpotensi menghemat energi, pemerintah tetap mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap produktivitas kerja.
Karena itu, skema WFH hanya dirancang satu hari dalam sepekan agar aktivitas tetap berjalan optimal.
"WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH," ujar Purbaya.
Pemerintah menilai kebijakan ini perlu dirancang secara seimbang agar efisiensi energi tercapai tanpa mengganggu kinerja ekonomi.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
