Banyuwangi Siapkan Skema WFH bagi ASN demi Hemat BBM, Cek Aturannya

Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi, Banyuwangi Siapkan Skema WFH bagi ASN demi Hemat BBM, Cek Aturannya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, mulai menyusun skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkab setempat. Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi untuk menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah ketidakpastian energi fosil global.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan respons cepat terhadap dampak situasi geopolitik di Timur Tengah yang memicu fluktuasi harga dan pasokan energi dunia.

Mitigasi Dampak Konflik Geopolitik

Ipuk menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyusun langkah-langkah strategis untuk menekan penggunaan energi di tingkat birokrasi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.

"Kami sudah melakukan perencanaan dan membagi tugas di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan fokus utamanya adalah penghematan energi," ujar Ipuk di Banyuwangi, Senin (25/3/2026).

Saat ini, Pemkab Banyuwangi sedang melakukan pemetaan mendalam terkait fungsi kerja ASN. Hal ini bertujuan untuk menentukan sektor mana saja yang memungkinkan untuk menjalankan tugas secara daring atau Work From Home (WFH), maupun tetap secara luring (Work From Office).

Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas

Meski skema penghematan energi sedang digodok, Ipuk menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tidak akan dikurangi sedikit pun. Sektor-sektor vital dipastikan tetap beroperasi secara normal.

"Kalau memang sifatnya pelayanan, seperti kesehatan dan pendidikan serta pelayanan publik tidak bisa diganggu gugat, tetap menjadi prioritas utama dan harus tetap berjalan," tegas Ipuk.

Menurutnya, ASN yang memegang fungsi administratif dan bisa menyelesaikan tugasnya tanpa harus hadir secara fisik di kantor akan menjadi sasaran utama skema ini. Hal ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas kendaraan dinas maupun pribadi, yang secara langsung berdampak pada pengurangan konsumsi BBM di kabupaten ujung timur Pulau Jawa tersebut.

Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan intensif untuk memastikan regulasi yang dikeluarkan nantinya tepat sasaran dan tidak menimbulkan kendala teknis di lapangan.

"Saat ini dalam pembahasan mengenai hal tersebut, dan ini menjadi komitmen kami dalam mendukung penghematan energi di Kabupaten Banyuwangi," pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang