Di Balik Rencana WFH ASN dan Swasta, Ini Alasan Pemerintah
Pemerintah tengah mengkaji penerapan skema kerja fleksibel berupa work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta. Rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan penyusunan teknis.
Skema tersebut dirancang tidak hanya untuk instansi pemerintah pusat, tetapi juga mencakup pemerintah daerah hingga sektor swasta.
Nantinya, pola kerja fleksibel ini akan diatur lebih lanjut sebelum diumumkan secara resmi.
Meski belum ditetapkan secara pasti, rencana penerapan WFH disebut akan dilakukan setelah Lebaran dengan waktu pelaksanaan yang masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Alasan Pemerintah Siapkan WFH
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan WFH dikaji sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak yang berdampak pada berbagai sektor.
"Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (19/3/2026).
Ia menjelaskan, konsep yang disiapkan berupa fleksibilitas kerja dengan skema satu hari WFH dalam lima hari kerja.
Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi mobilitas sekaligus menekan konsumsi energi.
Selain itu, penerapan WFH juga dinilai dapat memberikan efisiensi, terutama dalam penggunaan bahan bakar akibat berkurangnya aktivitas perjalanan.
"(Respons Presiden) baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan," kata Airlangga.
Menurutnya, durasi kebijakan ini akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi global, termasuk harga minyak dan kondisi geopolitik.
"Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang, jadi kita ikuti situasinya," ujar dia.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang, baik dari dalam negeri maupun global.
Pertimbangan Penghematan BBM
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian global, salah satunya melalui penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
"Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Ia mengingatkan bahwa dinamika global, terutama di kawasan Eropa dan Timur Tengah, berpotensi memengaruhi harga energi yang pada akhirnya berdampak pada kebutuhan dalam negeri, termasuk pangan.
Meski pemerintah telah mengamankan sejumlah kebutuhan pokok, upaya efisiensi tetap dinilai perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi.
Sebagai gambaran, Prabowo menyinggung kebijakan penghematan di negara lain, seperti Pakistan, yang menerapkan kerja dari rumah hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja.
Selain itu, negara tersebut juga melakukan berbagai pembatasan pengeluaran, mulai dari pengurangan penggunaan kendaraan dinas hingga penghentian sejumlah belanja pemerintah.
Menurut Presiden, langkah-langkah tersebut dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan serupa di Indonesia.
"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi," kata Presiden.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
