Profil Mualem, Gubernur Aceh dan Eks Panglima GAM yang Minta Bupati Jangan Cengeng Tangani Banjir
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau dikenal sebagai Mualem, mengeluarkan pernyataan tegas terkait penanganan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Dalam konferensi pers di Aceh Timur pada Kamis (4/12/2025), ia meminta para bupati dan wali kota untuk mengambil langkah cepat, hadir di tengah masyarakat, dan tidak menunjukkan sikap pasif saat bencana memperparah kondisi warga.
Dalam keterangannya, Mualem menegaskan bahwa para kepala daerah harus memiliki komitmen kuat dalam melayani masyarakat, terutama saat bencana besar terjadi. Ia menolak alasan ketidaktahuan atau ketidaksiapan.
"Harus proaktif melayani masyarakat, jangan lari. Jangan ada alasan tidak tahu. Saya harapkan kepada Bupati/Wali Kota yang cengeng, letakkan jabatannya. Ganti yang lain, apa salahnya," tegas Mualem.
Pernyataan keras ini disampaikan setelah laporan mengenai banjir dan longsor yang meluas di berbagai daerah.
Menurutnya, kepala daerah tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah provinsi atau pusat, tetapi harus turun langsung, memastikan evakuasi berjalan, bantuan tersalurkan, dan penanganan jangka panjang direncanakan.
Siapa Muzakir Manaf dan Apa Perannya dalam Politik Aceh?
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), telah tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, mengikuti kegiatan orientasi kepemimpinan atau retret bersama para kepala daerah se-Indonesia, Jumat (21/2/2025).
Bagi masyarakat Aceh, Mualem bukan sosok baru. Ia memiliki latar belakang panjang dalam perjuangan, politik, dan pemerintahan. Lantas, siapa sebenarnya Muzakir Manaf?
Mualem lahir pada 3 April 1964 di Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Ia dikenal sebagai mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mulai memimpin sejak tahun 1986.
Setelah pemimpin sebelumnya, Abdullah Syafi'i, gugur, ia kemudian menjadi panglima tertinggi militer GAM.
Pasca perjanjian damai Helsinki pada 2005 dan pembubaran GAM, Mualem berperan besar dalam proses transisi politik Aceh.
Ia memimpin Komite Peralihan Aceh (KPA) sebelum akhirnya mendirikan Partai Aceh pada 2007.
Karier politiknya terus berkembang. Berikut sejumlah posisi penting yang pernah ia duduki:
- Ketua Umum Partai Aceh (sejak 2007)
- Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017
- Ketua Umum KONI Aceh (2015)
- Ketua Umum Pramuka Aceh (2013)
- Waliyul 'Ahdi Lembaga Wali Nanggroe Aceh (sejak 27 Desember 2022)
Pada Pilkada 2024, ia terpilih sebagai Gubernur Aceh bersama wakilnya, Fadhlullah. Keduanya dilantik dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh pada 12 Februari 2025.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
