Dampak Bencana Meluas, Banjir di Padang Pariaman Berstatus Tanggap Darurat

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menetapkan status tanggap darurat bencana setelah banjir, longsor, dan pohon tumbang terjadi di sejumlah titik akibat cuaca ekstrem sejak Jumat (21/11/2025).

Penetapan status banjir di Padang Pariaman ini diumumkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Senin (24/11/2025).

"Semua personel terkait harus bergerak cepat, fokus pada keselamatan warga dan penanganan darurat,” kata John Kenedy Azis pada Senin (25/11/2025), seperti yang dikutip Antara.

Dampak bencana di Padang Pariaman meluas

John menjelaskan, penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah pemerintah daerah mengkaji dampak bencana, keterbatasan sumber daya lokal, serta rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman.

Langkah ini diambil agar penanganan banjir di Kabupaten Padang Pariaman dan bencana lain bisa berjalan lebih cepat dan terkoordinasi lintas instansi.

"Seluruh personel BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta aparatur sipil negara di Padang Pariaman agar turun langsung membantu masyarakat di lokasi terdampak," ujarnya.

Sejak Jumat (21/11), Padang Pariaman dilanda beberapa jenis bencana, mulai dari banjir, longsor, sampai pohon tumbang, dengan cuaca buruk yang terus berulang hingga awal pekan ini.

BMKG memprediksi cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di wilayah tersebut dan sekitarnya sampai 27 November 2025.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menyiagakan seluruh unsur penanggulangan bencana di lapangan.

Ratusan warga dievakuasi, delapan dapur umum disiapkan

BPBD bersama tim gabungan telah mengevakuasi sedikitnya ratusan warga terdampak banjir di Padang Pariaman ke lokasi aman.

Pemkab Padang Pariaman juga mendirikan delapan dapur umum guna memastikan kebutuhan konsumsi warga tetap terpenuhi selama masa darurat.

"Hari ini pemerintah daerah telah menyiapkan 2.000 paket makanan siap saji yang akan didistribusikan ke seluruh titik lokasi bencana," kata John.

Distribusi logistik difokuskan ke wilayah yang masih terdampak banjir dan aksesnya terganggu.

Pemkab minta bantuan pemerintah pusat tangani luapan sungai

Pemkab Padang Pariaman meminta dukungan pemerintah pusat untuk menangani bencana, terutama banjir yang dipicu luapan sungai.

Pemerintah daerah menilai kewenangan pengelolaan sungai berada di pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatra V, sehingga bantuan lintas level pemerintahan diperlukan agar banjir di Padang Pariaman tidak terus berulang.

Beberapa bulan sebelum kejadian ini, pemerintah daerah bersama pihak terkait telah melakukan gotong-royong membersihkan aliran Sungai Batang Ulakan agar debit air mengalir lancar.

Upaya tersebut belum menghasilkan dampak maksimal karena banjir kembali terjadi saat cuaca ekstrem datang.

Belasan titik terdampak banjir dan bencana lain di Padang Pariaman

Sebelumnya, Pemkab Padang Pariaman mencatat belasan lokasi terdampak longsor, banjir, dan pohon tumbang selama tiga hari terakhir.

"Itu masih data sementara, kami masih mendata karena data bisa berubah seiring dengan cuaca ekstrem yang masih berlanjut," kata Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudy Repenal saat dikonfirmasi.

Pemkab menyebut tidak ada korban jiwa dalam rangkaian bencana ini, tetapi aktivitas warga terganggu, terutama di wilayah yang terisolasi akibat banjir.

"Meskipun pemerintah setempat telah mengevakuasi korban yang terisolasi tersebut, namun kami sedang mengupayakan agar penyebab bencana menahun di daerah itu tidak terulang kembali dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat," ujar Rudy.

Kerusakan material akibat banjir di Padang Pariaman

Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dikutip Kompas.com, banjir menimbulkan kerusakan material dalam skala besar, di antaranya:

• 3.076 Rumah terendam
• 2 Rumah rusak
• 138 Hektare lahan pertanian terdampak
• 26 Hektare kebun terendam
• 2 Akses jalan mengalami kerusakan, termasuk jalan di depan RSUD Padang Pariaman
• 1 Jembatan
• 1 Bendungan
• 2 Saluran irigasi
• 1 Sekolah dasar

Sementara itu, sebanyak 3.076 kepala keluarga atau 9.228 jiwa terdampak.

Adapun 258 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah titik penampungan seperti mushala dan rumah warga yang tidak terdampak.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “”.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih. Berikan apresiasi sekarang