Krisis 1997-1998 dan Lengsernya Soeharto, Saat Kejayaan Orde Baru ke Titik Terendah Sejarah

Dua dekade lebih setelah lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998, kisah kejatuhan penguasa Orde Baru itu kembali menjadi sorotan publik.

Terlebih setelah muncul kontroversi terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, sosok yang selama 32 tahun memimpin Indonesia dengan tangan besi.

Banyak yang menilai, sebelum kejatuhannya, Soeharto sempat menikmati puncak kekuasaan dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, di balik itu, fondasi ekonomi yang rapuh akhirnya runtuh pada tahun 1997, memicu krisis multidimensi yang mengguncang Indonesia.

Rupiah Tumbang, Kepercayaan Hilang

Dikutip dari buku yang bejudul "Soeharto: Biografi Singkat 1921 - 2008", pada pertengahan 1997, nilai tukar rupiah anjlok hingga Rp3.000 per dolar AS, menandai awal dari keruntuhan ekonomi Orde Baru. Pemerintah pun mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, mengambangkan nilai rupiah sesuai mekanisme pasar.

Namun kebijakan itu tak mampu menahan kejatuhan rupiah. Otoritas moneter bahkan membatasi pembelian dolar AS hingga maksimal 5 juta dolar per transaksi dan menerapkan sistem forward di mana dolar yang dibeli baru diserahkan dua atau tiga bulan kemudian.

Situasi semakin genting setelah Bank Dunia melaporkan bahwa 20–30 persen dana pembangunan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun.

Ketika Krisis Finansial Asia 1997 melanda, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling parah terdampak.

Soeharto pun terpaksa meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF). Perjanjian bantuan disetujui pada 31 Oktober 1997 dan ditandatangani Soeharto pada 15 Januari 1998.

Namun, kesepakatan itu justru membawa tekanan politik baru: pengawasan ketat IMF atas kebijakan ekonomi Indonesia.

Gelombang Aksi Mahasiswa dan Krisis Politik

Monumen Tragedi 12 Mei 1998 sarat akan makna. Terdapat empat pilar yang menggambarkan jumlah korban tewas tertembak.

Krisis ekonomi berubah menjadi krisis sosial dan politik. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam, memicu demonstrasi mahasiswa di berbagai kota.

Meski demikian, pada 10 Maret 1998, MPR masih mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya melalui Tap MPR No. IV/MPR/1998. Sehari kemudian, B.J. Habibie diangkat sebagai Wakil Presiden melalui Tap MPR No. VI/MPR/1998.

Hubungan Soeharto dan Habibie sejatinya sudah terjalin lama. Sejak 1974, Soeharto telah memanggil Habibie dari Jerman untuk mengembangkan teknologi Indonesia, meski dengan gaji jauh lebih kecil dari yang diterimanya di luar negeri.

Namun, menjelang keruntuhan Orde Baru, kedekatan itu justru menjadi babak akhir dari kekuasaan panjang Soeharto.

“Semua Datang ke Cendana”. Tekanan dari Dalam dan Luar

Menjelang kejatuhannya, rumah Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta, menjadi tempat pertemuan penting. Tokoh-tokoh seperti Sudharmono, Try Sutrisno, dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII datang untuk menyampaikan pesan serupa: Soeharto harus mundur.

Pada 16 Mei 1998, Ketua DPR/MPR Harmoko, bersama pimpinan fraksi termasuk Syarwan Hamid dari ABRI, menemui Soeharto di Cendana. Meski disampaikan secara halus “ala Jawa”, pesan mereka jelas yakni rakyat sudah tidak menghendaki Soeharto.

Beberapa hari kemudian, pernyataan mengejutkan disampaikan Harmoko di depan ribuan mahasiswa di Gedung DPR/MPR:

“Demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana.”

Namun, malam harinya, Panglima ABRI Jenderal Wiranto menegaskan bahwa pernyataan itu adalah pendapat pribadi pimpinan DPR, bukan sikap resmi lembaga. Pernyataan tersebut menandakan adanya perpecahan di lingkaran kekuasaan.

Krisis Memuncak, dari Trisakti ke Cendana

Sejumlah foto korban demonstrasi tuntutan rakyat tahun 2025 turut ditampilkan dalam Aksi Kamisan yang ke-876 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2025).

Situasi semakin tak terkendali setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat dalam aksi damai. Kematian mereka memicu gelombang kerusuhan besar di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Penjarahan dan pembakaran terjadi di berbagai pusat perbelanjaan, seperti Hero, Ramayana, dan Borobudur. Sekitar 500 orang tewas, sebagian besar akibat kebakaran di gedung-gedung yang dibakar massa.

Pada 14 Mei, saat berada di Kairo untuk KTT G-15, Soeharto menyatakan kesediaannya mundur “jika rakyat menghendaki”. Namun, setibanya di Tanah Air dua hari kemudian, ia membantah pernyataan itu, sementara situasi Jakarta semakin mencekam.

Pertemuan Terakhir di Cendana

Pada 19 Mei 1998, Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam, termasuk Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nurcholish Madjid (Cak Nur), untuk berdialog di Cendana. Para tokoh itu menegaskan bahwa rakyat menginginkan Soeharto mundur.

Soeharto sempat mengusulkan pembentukan Komite Reformasi, namun usulan itu tak mampu meredam tuntutan massa yang terus mengalir ke DPR/MPR.

Menurut Probosutedjo, adik Soeharto, malam sebelum lengser, sang presiden tampak gugup dan bimbang, meski akhirnya yakin menyerahkan jabatan kepada Wakil Presiden Habibie.

“Presiden Soeharto gugup dan bimbang, apakah Habibie siap menerima penyerahan itu,” ujar Probosutedjo.

Akhirnya, pada 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB, Soeharto menyatakan pengunduran dirinya di Istana Merdeka. B.J. Habibie resmi dilantik sebagai Presiden RI ketiga.

Kejatuhan itu menandai berakhirnya Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun—rezim yang memadukan stabilitas dan represi, kemajuan dan ketimpangan, pembangunan dan korupsi.

Hingga kini, sosok Soeharto masih menjadi figur paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Sebagian pihak menilai ia layak disebut “Bapak Pembangunan” karena berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi 1960-an dan menegakkan stabilitas nasional.

Namun, banyak pula yang menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional, mengingat catatan kelam masa pemerintahannya: korupsi besar-besaran, pembungkaman kebebasan pers, pelanggaran HAM, dan kekerasan politik yang terjadi di bawah Orde Baru.

Soeharto meninggal pada 27 Januari 2008. Warisannya tetap diperdebatkan antara pembangunan dan penindasan, antara kekuasaan yang lama dan reformasi yang lahir dari kejatuhannya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.