Impor Beras Nol, Zulhas Yakin Indonesia Bisa Bangkit dan Jadi Macan Asia Seperti Era Soeharto

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan strategi pemerintah mengembalikan kejayaan swasembada pangan seperti era Presiden Soeharto. Meski banyak pihak pesimis, Zulhas menegaskan Indonesia masih memiliki peluang besar untuk kembali menjadi kekuatan pangan di Asia.

Zulhas membeberkan setelah 28 tahun reformasi, Indonesia mencatat banyak kemajuan tetapi masih tertingal dari Thailand, Malaysia, Tiongkok dan Korea Selatan yang dahulu sejajar. Kondisi ini menuntur untuk melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengembalikan posisinya sebagai negara kuat di kawasan Asia hingga dijuluki Macan Asia. 

Ia menyampaikan, visi Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali kedaulatan ekonomi dan pangan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Zulhas menekankan bahwa swasembada bukan hanya target angka, tetapi simbol kehormatan bangsa.

 

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia pernah mencapai kejayaan industri dan pangan. Saat itu, pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7,5 persen selama bertahun-tahun. 

Indonesia juga mampu membangun industri strategis seperti Krakatau Steel, IPTN, PT PAL, pabrik petrokimia, pabrik pupuk, hingga memiliki satelit Palapa B2. Kedaulatan inilah yang ingin dihidupkan kembali di era Prabowo. 

"Pak Prabowo itu ingin sekali mengembalikan cita-cita Indonesia merdeka, kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan. Swasemada pangan itu kedaulatan. Kedaulatan itu kehormatan,” ujar Zulhas di acara Bisnis Indonesia Grup Conference pada Senin, 8 Desember 2025.

Zulhas mengatakan sebagian orang meragukan mimpi besar tersebut karena Indonesia masih bergantung pada impor. Namun, ia menekankan bahwa optimisme dan keberpihakan kepada petani menjadi kunci utama untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang dulu setara dengan Indonesia.

"Kata orang mana mungkin, tidak mungkin. Saya bilang dulu Pak Harto bisa. Apa bedanya sekarang?" kata Zulhas.

Ia memaparkan tiga langkah sederhana yang menjadi pondasi kebijakan pemulihan sektor pangan: pupuk, irigasi, dan harga. Menurutnya, ketika pemerintah mempermudah akses petani terhadap tiga hal itu, peningkatan produksi akan mengikuti.

"Kami sudah kerjakan beberapa kebijakan yang penting walaupun dengan cara sederhana. Ternyata kita bisa dengan political will dengan keberpihakan kepada petani baru yang lain menyesuaikan," lanjut Zulhas. 

Zulhas menyebutkan hasilnya sudah terlihat. Tahun lalu Indonesia masih mengimpor 4,5 juta ton beras, sementara tahun ini impor berada di angka nol. Produksi beras juga naik dari 30 juta ton menjadi 34,77 juta ton. 

"Alhamdulillah Karbohidrat kita sudah bisa atasi pak, Sementara. Baik jagung maupun beras Sudah gak impor lagi tahun ini," ungkap Zulhas. 

Kenaikan produksi memberikan dampak ganda di mana mendongkrak pendapatan petani. Saat pemerintah menaikkan harga beli gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 maka pendapatan meningkat yang artinya mereka akan menjadi lebih sejahtera. 

Meski begitu, ia mengakui capaian tersebut belum bersifat permanen. Pertumbuhan penduduk dan penyusutan lahan pertanian di Pulau Jawa membuat pemerintah harus membuka lahan pertanian baru untuk mencukupi kebutuhan nasional. 

Zulhas mengatakan, setelah berhasil mewujudkan swasembada di bidang karbohidrak selanjutnya pemerintah akan fokus menangangi kecukupan protein. Pada tahun 2026, pemerintah akan membangun 20 ribu hektare tambak di Jawa dan minimal satu tambak besar di setiap kabupaten. 

"Kita sekarang baru karbohidrat, tahun depan kita akan habis-habisan protein," tegas Zulhas. 

Pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 kampung nelayan lengkap dengan fasilitas cold storage dan pabrik es untuk memperkuat daya tawar nelayan. Selain sektor perikanan, pemerintah juga menyoroti kebutuhan protein dari telur dan ayam. 

Zulhas menyebut pemerintah akan membangun pabrik pakan baru dan memperkuat produksi GPS agar masyarakat desa dapat membeli bibit dan pakan dengan harga lebih terjangkau. Ia menekankan bahwa swasembada bukan hanya soal hasil, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. 

“Ini kedaulatan swasembada. Itulah yang terjadi di Vietnam, di Thailand, di Tiongkok dan sebagainya. Intinya adalah pemberdayaan," imbuh Zulhas.