Mengapa Banyak yang Menentang Soeharto Jadi Pahlawan Nasional?

Wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto kembali mencuat ke publik dan memicu perdebatan luas di masyarakat.

Meski telah diusulkan sejak 2010, keputusan resmi belum juga diambil soal Soeharto pahlawan.

Sebagian menilai Soeharto berjasa besar bagi bangsa, tetapi banyak pihak menolak menjadikan Soeharto pahlawan nasional karena catatan kelam masa pemerintahannya.

Kritik dari Tokoh Reformasi untuk Gelar Pahlawan Soeharto

Penolakan terhadap gelar pahlawan Soeharto disuarakan oleh sejumlah tokoh reformasi.

Salah satunya Adian Napitupulu, aktivis yang berperan dalam tumbangnya rezim Soeharto pada 1998.

Ia menilai Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan karena kepemimpinannya bersifat otoriter selama 32 tahun.

“Gelar itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi keteladanan, kemudian ada banyak alat ukur ya segala macam. Nah, Soeharto apa ya?” ujar Adian kepada Kompas.com, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, tidak ada teladan demokrasi dalam masa Orde Baru.

Kebebasan pers dan organisasi masyarakat dibatasi, sedangkan hanya ada dua partai politik selain Golkar.

“Artinya, kebebasan berorganisasi sebagai syarat demokrasi juga tidak tumbuh tuh di masa Soeharto,” katanya.

Pelanggaran HAM dan Kerusakan Lingkungan pada Masa Pemerintahan Soeharto

Adian juga menilai banyak pelanggaran HAM terjadi selama kepemimpinan Soeharto.

Mulai dari tragedi 1965, penembakan misterius (Petrus), hingga peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari menjadi catatan kelam yang membayangi usulan Soeharto pahlawan nasional.

Selain itu, kebijakan eksploitasi hutan di masa Orde Baru disebut berdampak besar terhadap krisis lingkungan hingga kini.

“Sampai tahun ’95 atau tiga tahun sebelum jatuhnya Soeharto, ada sekitar 57 juta hektar hutan yang dijadikan HPH... maka paling tidak ada sekitar 11 miliar pohon lebih yang ditebang,” jelas Adian.

Ia menegaskan, dampak kerusakan itu masih terasa hingga sekarang.

“Pohonnya ditebang tahun ’95, dampaknya terhadap kualitas udara kita sampai sekarang dong,” ujarnya.

Kritik terhadap Ekonomi dan Bisnis Keluarga Cendana

Adian juga mengkritik sistem ekonomi era Soeharto yang dinilai menguntungkan kroni dan keluarga Cendana.

Menurutnya, banyak pengusaha besar muncul bukan karena kompetisi sehat, melainkan perlindungan negara.

Ia menyebut keluarga Soeharto menguasai 3,6 juta hektar lahan, lebih luas dari Provinsi Jawa Tengah yang hanya 3,2 juta hektar.

“Kalau menurut gua yang paling penting itu, ya jangan berikan gelar pahlawanlah pada Soeharto... Masih banyak tokoh bangsa ini yang berkorban tanpa merusak lingkungan... yang lebih patut mendapatkan gelar pahlawan,” kata Adian.

Adian pun meminta pemerintah tidak lagi memperdebatkan gelar pahlawan untuk Soeharto.

“Sudahlah, Soeharto itu ya sudahlah. Enggak usah diberikan gelar pahlawan... Lebih baik negara ini tidak usah dibikin gaduh lagi dengan gelar pahlawan buat Soeharto,” ujarnya.

Potret Presiden Soeharto.

Catatan Sejarawan soal Gelar Pahlawan Soeharto

Sejarawan Bonnie Triyana juga memberikan pandangan kritis terhadap wacana gelar pahlawan Soeharto.

Menurutnya, Soeharto memang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, tetapi penetapan sebagai pahlawan nasional harus melalui penilaian yang proporsional dan objektif.

“Saya sudah bilang kalau di dalam sejarah, Soeharto itu pelaku sejarah. Pelaku sejarah, dia ada perannya, itu kan kita lihat lah,” kata Bonnie.

Ia menegaskan, Soeharto menjadi presiden bukan karena hasil pemilihan umum, melainkan karena krisis politik nasional yang mengantarkannya ke puncak kekuasaan.

“Sebagai presiden, karena sebuah krisis politik nasional, setelah itu selama 30 tahun dia jadi presiden,” ujarnya.

Bonnie menilai reformasi 1998 merupakan bentuk koreksi rakyat terhadap masa kekuasaan Soeharto.

“Reformasi dilakukan karena rakyat ingin mengoreksi kehidupan di era Soeharto, membatasi masa jabatan, membuka kebebasan politik, memperbanyak partai, dan membuka ruang demokrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa banyak ahli sepakat menyebut pemerintahan Soeharto sebagai masa kediktatoran.

“Hampir semua ahli Indonesia mengatakan masa 30 tahun itu masa kediktatoran, dan Soeharto disebut diktator. Secara akademik sudah teruji,” ujarnya.

Bonnie menekankan, dari sisi moral dan hukum, pemerintah harus berhati-hati sebelum memberi gelar tersebut.

“Dalam undang-undang, pahlawan tidak boleh memiliki cacat yang mengurangi makna perjuangannya... Jadi kita pakai logika dan akal sehat, itu jadi persoalannya,” katanya.

“Kalau dia jadi pahlawan nasional, nanti generasi muda bisa belajar apa dari masa itu? Kepemimpinan publik perlu gambaran ideal yang demokratis, terbuka, dan tidak otoriter,” ujarnya.

Pemerintah Nilai Soeharto Penuhi Syarat

Di sisi lain, pemerintah menilai Soeharto pahlawan nasional sudah memenuhi kriteria formal.

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon mengatakan, tim GTK telah melakukan penelitian dan verifikasi menyeluruh.

“Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini... Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” ujar Fadli.

Ia menjelaskan, nama Soeharto sudah diusulkan tiga kali melalui mekanisme resmi, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.

“Nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya,” katanya.

Fadli juga menyoroti peran militer Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang disebut menjadi tonggak pengakuan internasional terhadap Indonesia.

“Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia,” tandasnya.

Gelar Pahlawan Soeharto, Pro-Kontra yang Tak Pernah Padam

Wacana gelar pahlawan Soeharto selalu memunculkan pro dan kontra. Sejak masa Presiden SBY hingga pemerintahan Prabowo Subianto, nama Soeharto terus menjadi bahan perdebatan nasional.

Dukungan datang dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menilai jasa Soeharto sangat besar bagi bangsa.

“Kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional... Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun,” kata Bahlil.

Namun, sejumlah pihak menolak keras. Sekitar 500 aktivis dan akademisi menyatakan penolakan terbuka terhadap wacana tersebut karena masa pemerintahan Soeharto dianggap meninggalkan luka sejarah bagi demokrasi, hukum, dan lingkungan Indonesia.

Pro-kontra pemberian gelar pahlawan Soeharto menunjukkan bagaimana bangsa masih berjuang menafsirkan masa lalu.

Di satu sisi, Soeharto diingat karena stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, banyak yang menolak Soeharto pahlawan karena dianggap simbol rezim otoriter dan pelanggaran HAM.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan judul dan "Adian Napitupulu: Jangan Beri Gelar Pahlawan pada Soeharto".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.