Profil dan Kontroversi Soeharto yang Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi salah satu nama dari sepuluh sosok yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional pada Senin (10/11/2025).

Prasetyo menjelaskan, penetapan nama-nama pahlawan nasional sudah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.

“Kurang lebih 10 nama. Ya masuk, masuk (nama Soeharto),” jelas Prasetyo di Kertanegara, dikutip dari Antara, Minggu (9/11/2025).

Prasetyo juga menegaskan, finalisasi nama-nama pahlawan nasional terbaru sudah memperoleh masukan dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di sisi lain, Prabowo sudah meminta pandangan dari sejumlah tokoh sebelum menetapkan nama-nama pahlawan nasional.

"Sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," ucap Prasetyo.

Sebelum dikonfirmasi oleh Prasetyo, wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional ditentang berbagai pihak terkait rekam jejak Presiden ke-2 RI ini selama 32 tahun memerintah.

Lalu, bagaimana kiprah Soeharto?

Profil Soeharto

Dikutip dari Kompaspedia, Kamis (16/2/2023), Soeharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Godean, Yogyakarta pada 8 Juni 1921.

Ia lahir dari keluarga kurang mampu. Ayahnya yang bernama Kertosudiro bekerja sebagai petani dan pembantu lurah untuk mengairi sawah desa.

Soeharto kemudian dirawat oleh seorang dukun bayi di Kemusuk, Mbah Kromodiryo, sejak usia empat tahun setelah kedua orangtuanya bercerai..

Semasa kecil, Soeharto pernah bersekolah di Sekolah Rakyat (SR) di Puluhan, Pedes, dan Tiwir pada 1929-1931.

Soeharto lalu bersekolah di Schakel Scholl di Wonogiri dan Schakel Muhammadiyah di Yogyakarta hingga 1939.

Ketika beranjak dewasa, ia mulai bekerja menjadi pembantu klerk di Volks Bonk atau bank desa yang terletak di Wuryantoro.

Pekerjaan tersebut ia lakoni setelah menyelesaikan pendidikan pada 1940.

Soeharto kemudian mengikuti ujian masuk Kopral Koninkelijik Nederlandsch – Indische Leger atau KNIL atau tentara kerajaan Belanda setelah resign dari bank desa karena ia tidak menyukai pekerjaan ini.

Berkat ujian masuk itulah, Soeharto memulai perjalanan baru dalam hidupnya sebagai prajurit. Ia diterima dengan predikat peraih nilai terbaik.

Setelah itu, Soeharto menjalani pendidikan di Sekolah Kadet di Gombong pada 1941. Ia dikirim ke sekolah ini demi mendapatkan pangkat sersan. 

Soeharto sempat ditugaskan ke Bandung, namun masa dinasnya berakhir setelah Belanda menyerah kepada Jepang.

Setelah Jepang berkuasa di Indonesia, Soeharto masuk sebagai keibuho atau polisi.

Ia mendapat pangkat shodanco atau komandan peleton pada Tentara Pembela Tanah Air (PETA).

Posisi tersebut membuat Soeharto menjalani penugasan di Wates dan Glagah, Pantai Selatan Yogyakarta. 

Karier Soeharto di PETA mulai menanjak ketika ia dipromosikan menjadi chudanco atau komandan kompi.

Perjalanan hidup Soeharto berlanjut sebagai Komandan Batalyon X setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan.

Pada saat itu, setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk, berdirilah Divisi IX di Yogyakarta.

Soeharto lalu diangkat menjadi Komandan Brigade X (Brigade Mataram) pada 1948 Wehrkreise III.

Pada saat itu, Soeharto menyandang pangkat Letnan Kolonel yang menaungi wilayah Yogyakarta.

Setelah itu, karier Soeharto terus menanjak hingga ia ditunjuk oleh MPRS menjadi Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967.

Ia dilantik menjadi Presiden pada 27 Maret 1968. Dari sinilah, rezim Orde Baru dimulai.

Bila diringkas, berikut perjalanan karier Soeharto sebelum ia menduduki kursi presiden:

• Panglima Komando Mandala (1961)
• Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (1962)
• Menteri/Panglima Angkatan Darat (1965)
• Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (1965).

Kontroversi Soeharto

Rezim Orde Baru berakhir setelah Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden pada 21 Mei 1998.

Mundurnya Soeharto bertepatan dengan unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan mahasiswa dan elemen lainnya di sejumlah wilayah, seperti Jakarta dan Solo.

Selama memangku jabatan sebagai presiden, sosok Soeharto tidak bisa dilepaskan dari berbagai kontroversi, terutama kasus pelanggaran HAM berat.

Dikutip dari , Kamis (23/10/2025), berikut berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Soeharto:

• Penembakan misterius (Petrus) pada 1981-1985:
  • Sekitar 5.000 orang meninggal dunia. Korban jiwa berjatuhan di Bandung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
• Peristiwa Tanjung Priok (1984-1987):
  • 24 orang meninggal, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan.
• Peristiwa Talangsari (1989):
  • 130 orang meninggal, 77 orang diusir secara paksa, 45 orang disiksa, dan 229 orang dianiaya.
• Peristiwa 27 Juli 1996:
  • 11 orang meninggal, 140 orang luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan.
• Peristiwa Trisakti dan kerusuhan 13-15 Mei 1998:
  • Terjadi perkosaan massal dan penculikan aktivis.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.id dengan judul:  Presiden ke-2 Republik Indonesia Jenderal Besar TNI (Purn) H.M. Soeharto.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.