Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Tindaklanjuti Rekomendasi Tim Reformasi Polri
Analis politik dan isu intelijen, Boni Hargens mengapresiasi komitmen Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) secara bertahap.
Menurutnya, dua keputusan penting terkait Polri tetap berada di bawah Presiden langsung memberikan kepastian arah kelembagaan bagi Polri ke depan.
Peta jalan reformasi ini dinilai mencerminkan pendekatan sistematis dan terstruktur yang diusung KPRP bersama Polri, memastikan setiap tahapan memiliki landasan kebijakan yang kuat sebelum dieksekusi di lapangan.
"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sudah mengalami banyak kemajuan dan transformasi budaya yang fundamental. Ini preseden yang positif bahwa Polri sudah melakukan reformasi diri secara signifikan. Rekomendasi KPRP menjadi masukan strategis untuk memperkuat dan mempercepat agenda reformasi yang sudah dan sedang dijalankan kepolisian saat ini di bawah komando Kapolri Listyo," ujar Boni dalam keterangannya, Rabu, 6 Mei 2026.
Kapolri dinilai mencerminkan sikap ksatria dalam menyambut dan menerima seluruh rekomendasi eksternal sebagai bahan penguatan institusi.
Boni juga mengapresiasi langkah cepat dalam cegah dini kejahatan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dan gas oleh para oknum yang dilakukan Polri belakangan dalam rangka mengantisipasi krisis energi sebagai implikasi dari perang Timur Tengah saat ini.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, komitmen Polri untuk merespons secara positif rekomendasi KPRP mencerminkan kematangan kelembagaan dalam bingkai demokrasi yang terus berkembang.
"Reformasi Polri bukan hanya soal perubahan regulasi, tetapi menyentuh akar budaya organisasi yang selama ini menjadi titik kritis sorotan publik," kata dia.
Boni menilai ada tiga poin yang tersirat dalam pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pertama, akuntabilitas kelembagaan. Adanya keterbukaan Polri menerima rekomendasi eksternal merupakan indikator penting dari akuntabilitas institusional yang semakin matang dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kedua, transformasi budaya, Perubahan fundamental dalam aspek budaya institusi mencerminkan bahwa reformasi Polri telah melampaui tataran prosedural dan mulai menyentuh nilai serta etos kerja institusi.
Ketiga, kepercayaan publik. Reformasi yang konsisten dan terukur berpotensi memulihkan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang melayani.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas laporan komprehensif mengenai agenda reformasi Polri, mencakup arah kebijakan jangka pendek hingga menengah termasuk usulan revisi Undang-Undang Polri dan peraturan turunan pendukungnya.
Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan seluruh hasil kerja komisi sejak pembentukannya, termasuk proses penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Hasil kerja tersebut dirumuskan dalam 10 buku laporan yang memuat rekomendasi kebijakan reformasi secara menyeluruh.
Komisi juga mengusulkan agenda reformasi internal yang mencakup perubahan terhadap sejumlah regulasi di tubuh Polri, dengan target pelaksanaan hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah.
