Bahlil Lahadalia Tanggapi Penolakan Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar seluruh presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia diberikan gelar pahlawan nasional. 

Usulan ini disampaikan oleh Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025), terkait dengan penolakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto.

Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Semua Presiden

"Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa diberikan gelar pahlawan nasional," kata Bahlil. 

Dalam usulannya, Bahlil juga menyebutkan bahwa Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden ke-3 BJ Habibie patut dipertimbangkan untuk menerima gelar tersebut.

Bahlil menambahkan bahwa Gus Dur dan BJ Habibie telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia.

"Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Kami menyarankan agar beliau dipertimbangkan untuk menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah," ujar Bahlil Lahadalia.

Jasa Soeharto yang Tak Terlupakan

Selain itu, Bahlil Lahadalia menanggapi penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. 

Menurut Bahlil, jasa yang dilakukan Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia adalah alasan kuat untuk mempertimbangkan pemberian gelar tersebut.

"Negara ini harus menghargai jasa para tokoh bangsa. Kita tidak bisa melupakan apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu. Itu sesuatu yang luar biasa," jelas Bahlil.

Ia juga mengungkapkan bahwa Soeharto berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mencapai swasembada pangan.

Pencapaian Besar Soeharto: Ekonomi dan Pangan

Bahlil mengingatkan bahwa selama kepemimpinan Soeharto, Indonesia mampu mengatasi inflasi yang mencapai 100 persen, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mencatatkan pencapaian swasembada pangan dan energi.

Soeharto juga berhasil membawa Indonesia menjadi "Macan Asia" pada masa Orde Baru.

Proses Pengusulan 40 Nama Pahlawan Nasional

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, telah mengusulkan 40 nama tokoh untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. 

Beberapa nama yang diajukan antara lain Soeharto, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah. 

Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengusulan ini melibatkan berbagai tahapan panjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Aktivis dan Akademisi Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Namun, usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto mendapat penolakan keras dari lebih dari 500 aktivis dan akademisi. 

Mereka menegaskan penolakan ini dalam sebuah deklarasi yang disampaikan di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025). 

Aktivis HAM, Usman Hamid, yang juga Direktur Amnesty International Indonesia (AII), menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto harus dibatalkan.

Alasan Penolakan Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

Usman Hamid menjelaskan alasan utama penolakan tersebut. "Pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dipenuhi dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," ujarnya. 

Selain itu, pemerintahan Soeharto juga dinilai telah membatasi kebebasan berpendapat, pers, dan akademik, serta menambah ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia.

Lebih dari 500 orang telah menandatangani surat yang meminta Presiden Prabowo Subianto menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. 

Jika Presiden Prabowo mengabaikan permintaan ini, koalisi masyarakat sipil tersebut berencana untuk menempuh langkah hukum.

"Kami juga menerima banyak usulan untuk menyiapkan langkah hukum jika Presiden tetap mengeluarkan keputusan untuk menganugerahi Soeharto dengan gelar pahlawan nasional," tegas Usman Hamid. Sebagai bentuk protes, kelompok pemuda juga berencana menggelar aksi protes di berbagai daerah.

Sebagian artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul: dan Saat Aktivis Ramai-ramai Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional...

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.