Tepat 28 Tahun Lalu, 21 Mei 1998: Soeharto Resmi Mundur dan Orde Baru Runtuh

Soeharto menyampaikan pidato pengunduran dirinya sebagai Presiden RI di Istana Merdeka Jakarta, 21 Mei 1998, Mahasiswa Tuntut Reformasi, Puncak Ketegangan Terjadi 12 Mei 1998, Malam Menegangkan 20 Mei 1998, Era Reformasi Resmi Dimulai
Soeharto menyampaikan pidato pengunduran dirinya sebagai Presiden RI di Istana Merdeka Jakarta, 21 Mei 1998

Tepat 28 tahun lalu, 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB, Indonesia memasuki salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa. Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, resmi mengumumkan pengunduran dirinya setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Pidato singkat yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, itu menjadi penanda berakhirnya era Orde Baru sekaligus lahirnya babak baru demokrasi Indonesia melalui Reformasi 1998.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Suasana ibu kota pagi itu berada dalam ketegangan tinggi. Jalan-jalan utama Jakarta masih dijaga ketat aparat keamanan. Tank dan kendaraan militer masih bersiaga di sejumlah titik strategis setelah gelombang demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan besar mengguncang Indonesia dalam beberapa hari sebelumnya.

Namun, runtuhnya kekuasaan Soeharto sebenarnya bukan terjadi dalam semalam. Krisis moneter (Krismon) Asia yang mulai menghantam pada 1997 menjadi titik awal guncangan besar terhadap pemerintahan Orde Baru. Nilai tukar rupiah anjlok tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, perusahaan bangkrut, PHK massal terjadi di berbagai daerah, dan tingkat kemiskinan meningkat drastis.

Situasi ekonomi yang memburuk membuat kemarahan masyarakat semakin besar. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan yang selama puluhan tahun dikenal kuat dan stabil.

Pada 15 Januari 1998, Soeharto bahkan menandatangani Letter of Intent dengan IMF sebagai upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia. Namun kondisi justru semakin memburuk. Nilai rupiah terus melemah hingga menembus lebih dari Rp10.000 per dolar AS.

Mahasiswa Tuntut Reformasi

Di tengah kondisi tersebut, gelombang demonstrasi mahasiswa mulai muncul di berbagai kota. Mahasiswa menuntut reformasi total terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap sarat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN. Mereka juga menyoroti sistem politik yang dianggap tidak demokratis, termasuk praktik Dwifungsi ABRI yang memberi peran besar militer dalam pemerintahan dan politik nasional.

Meski gelombang protes semakin besar, Soeharto tetap maju dalam Sidang Umum MPR 1998 dan kembali terpilih menjadi Presiden RI untuk ketujuh kalinya pada 11 Maret 1998.

Keputusan tersebut justru memicu kemarahan publik semakin meluas. Demonstrasi mahasiswa terus terjadi di berbagai kampus di Indonesia. Situasi semakin panas setelah pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik pada awal Mei 1998 di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sudah terpuruk.

Puncak Ketegangan Terjadi 12 Mei 1998

Saat itu, demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta berakhir tragedi setelah aparat menembaki massa aksi. Empat mahasiswa tewas dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti.

Kematian empat mahasiswa tersebut memicu ledakan amarah publik. Kerusuhan besar pecah di Jakarta dan sejumlah daerah lain pada 13 hingga 15 Mei 1998. Pusat perbelanjaan dibakar, penjarahan terjadi di berbagai wilayah, dan ratusan orang meninggal dunia dalam tragedi tersebut.

Kerusuhan Mei 1998 juga meninggalkan trauma mendalam, terutama terhadap etnis Tionghoa yang banyak menjadi korban kekerasan dan penjarahan.

Di tengah situasi yang semakin kacau, mahasiswa dari berbagai kampus mulai menduduki Gedung DPR/MPR pada 18 Mei 1998. Mereka bertahan siang dan malam sambil mendesak Soeharto segera mundur dari jabatannya.

Bahkan, ribuan mahasiswa sempat naik hingga ke kubah Gedung DPR/MPR, menciptakan salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah Reformasi Indonesia.

Mahasiswa Geruduk Gedung DPR saat Kerusuhan Mei 1998

Tekanan politik terhadap Soeharto juga datang dari dalam pemerintahan sendiri. Ketua DPR/MPR saat itu meminta Soeharto mundur demi menjaga stabilitas nasional.

Pada 19 Mei 1998, Soeharto memanggil sejumlah tokoh nasional dan tokoh Islam ke Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, para tokoh menyampaikan bahwa masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto lengser.

Soeharto sempat menawarkan pembentukan Komite Reformasi dan menyatakan tidak bersedia maju lagi dalam pemilihan presiden berikutnya. Namun langkah itu tidak mampu meredam tuntutan massa yang ingin pengunduran diri dilakukan saat itu juga.

Malam Menegangkan 20 Mei 1998

Rencana aksi besar-besaran di kawasan Monas akhirnya dibatalkan demi menghindari bentrokan berdarah dengan aparat keamanan. Ribuan mahasiswa akhirnya tetap bertahan di Gedung DPR/MPR sambil terus meneriakkan tuntutan reformasi.

Hingga akhirnya, pagi hari 21 Mei 1998, jawaban yang ditunggu seluruh rakyat Indonesia benar-benar datang.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional sekitar pukul 09.00 WIB, Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia.

“Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini,” demikian penggalan pidato bersejarah Soeharto saat itu.

Pidato tersebut berlangsung singkat, namun menjadi penanda runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Tak lama setelah pengunduran diri diumumkan, Wakil Presiden B. J. Habibie langsung mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia di hadapan Mahkamah Agung.

Era Reformasi Resmi Dimulai

Masa Reformasi membawa banyak perubahan besar di Indonesia. Pemerintahan mulai membuka ruang demokrasi dan kebebasan pers yang sebelumnya sangat dibatasi. Pemerintah juga mulai menjalankan otonomi daerah serta melakukan berbagai perubahan terhadap sistem politik nasional.

Pada masa pemerintahan Habibie, lahir Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menjadi tonggak kebebasan pers di Indonesia. Pemerintah juga menerapkan kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Otonomi Daerah.

Selain itu, Dwifungsi ABRI perlahan dihapus dan sistem politik Indonesia mulai bergerak menuju demokrasi yang lebih terbuka.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Meski begitu, Reformasi 1998 juga meninggalkan luka sosial yang mendalam. Kerusuhan, penjarahan, hingga kekerasan yang terjadi pada Mei 1998 menjadi trauma besar bagi banyak masyarakat Indonesia.

Bagi generasi yang hidup pada masa itu, 21 Mei 1998 bukan sekadar pergantian presiden. Hari tersebut menjadi simbol runtuhnya rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun sekaligus lahirnya harapan baru tentang demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perubahan di Indonesia.