Hari Ini, Prabowo Umumkan Soeharto Pahlawan Nasional

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional pada hari ini, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Salah satu nama yang dipastikan masuk dalam daftar pahlawan nasinonal terbaru adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.

“Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jalan Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).

Ketika dikonfirmasi mengenai nama Soeharto, Prasetyo membenarkan bahwa mantan presiden Indonesia di era Orde Baru itu termasuk di antara calon penerima gelar.

“Ya, masuk, masuk,” katanya.

Alasan Pemerintah Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional

Prasetyo menjelaskan, pemberian gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan negara terhadap jasa para tokoh bangsa yang telah berkontribusi besar bagi Indonesia.

“Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ujar Prasetyo.

Meskipun belum mengumumkan sembilan nama lainnya, Prasetyo memastikan bahwa seluruh penerima telah melalui proses kajian oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

Dewan GTK sendiri sebelumnya mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapat gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.

Beberapa nama mencuri perhatian publik, seperti Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah.

Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Tuai Perdebatan

Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kembali menimbulkan pro dan kontra.

Sejak pertama kali diusulkan pada 2010, wacana ini terus menjadi perbincangan publik hingga kini.

Sebagian pihak menilai Soeharto layak mendapat gelar tersebut berkat perannya dalam pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi selama masa pemerintahannya.

Namun, banyak kalangan menolak, terutama dari kalangan sejarawan dan aktivis.

Sejarawan Bonnie Triyana menilai Soeharto memang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, tetapi penetapannya sebagai pahlawan harus dilihat secara proporsional.

“Saya sudah bilang kalau di dalam sejarah, Soeharto itu pelaku sejarah. Pelaku sejarah, dia ada perannya, itu kan kita lihat lah,” kata Bonnie, dikutip dari Kompas.com, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, Soeharto naik menjadi presiden bukan melalui proses demokratis, melainkan akibat krisis politik nasional pasca-1965.

“Sebagai presiden, karena sebuah krisis politik nasional, setelah itu selama 30 tahun dia jadi presiden,” ujarnya.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara Partai Gerindra yang digelar di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (8/11/2025).

Kritik terhadap Pemberian Gelar untuk Soeharto

Bonnie menilai Reformasi 1998 merupakan koreksi rakyat terhadap masa pemerintahan Soeharto yang otoriter.

“Reformasi dilakukan karena rakyat ingin mengoreksi kehidupan di era Soeharto, membatasi masa jabatan, membuka kebebasan politik, memperbanyak partai, dan membuka ruang demokrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hampir semua ahli politik menyebut masa kekuasaan 30 tahun Soeharto sebagai periode kediktatoran.

“Hampir semua ahli Indonesia mengatakan masa 30 tahun itu masa kediktatoran, dan Soeharto disebut diktator. Secara akademik sudah teruji,” kata Bonnie.

Bonnie juga mengingatkan bahwa generasi muda perlu memahami sejarah dengan benar.

“Kalau dia jadi pahlawan nasional, nanti generasi muda bisa belajar apa dari masa itu? Kepemimpinan publik perlu gambaran ideal yang demokratis, terbuka, dan tidak otoriter,” katanya.

Ia menambahkan, dalam Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, disebutkan bahwa calon pahlawan tidak boleh memiliki catatan moral atau hukum yang mencoreng perjuangannya.

“Dalam undang-undang, pahlawan tidak boleh memiliki cacat yang mengurangi makna perjuangannya, tidak boleh melakukan tindakan yang mencoreng dirinya. Jadi kita pakai logika dan akal sehat, itu jadi persoalannya,” tegasnya.

Aktivis: Tidak Ada Keteladanan Demokratis di Era Soeharto

Pandangan serupa disampaikan aktivis reformasi Adian Napitupulu.

Ia menilai tidak ada teladan demokratis dari masa kepemimpinan Soeharto.

“Gelar itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi keteladanan, kemudian ada banyak alat ukur ya segala macam. Nah, Soeharto apa ya?” ujar Adian kepada Kompas.com, Rabu (5/11/2025).

Menurut Adian, masa Orde Baru diwarnai pembatasan kebebasan sipil dan politik.

“Artinya, kebebasan berorganisasi sebagai syarat demokrasi juga tidak tumbuh tuh di masa Soeharto,” katanya.

Ia juga menyoroti kebijakan kehutanan yang merusak lingkungan.

“Sampai tahun ’95 atau tiga tahun sebelum jatuhnya Soeharto, ada sekitar 57 juta hektar hutan yang dijadikan HPH... maka paling tidak ada sekitar 11 miliar pohon lebih yang ditebang,” jelasnya.

Adian menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru dapat mengaburkan nilai moral dan keadilan sejarah.

Pemerintah Sebut Soeharto Penuhi Syarat Formal

Berbeda dari kritik para aktivis, pemerintah menilai Soeharto telah memenuhi seluruh syarat administratif dan hukum untuk menerima gelar tersebut.

Ketua Dewan GTK sekaligus Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut proses penelitian dan verifikasi dilakukan sesuai prosedur.

“Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini... Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” ujar Fadli.

Ia juga menekankan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang memperkuat pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia.

“Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia,” ujarnya.

Dukungan dari Golkar dan Ormas Islam

Dukungan terhadap Soeharto datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Ia menilai jasa Soeharto terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional tak dapat dipungkiri.

“Kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional... Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun,” kata Bahlil.

Selain Golkar, sejumlah organisasi Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut mendukung pemberian gelar tersebut.

Namun, di sisi lain, sekitar 500 aktivis dan akademisi menolak keras wacana ini.

Mereka menilai langkah tersebut berpotensi mengingkari semangat reformasi 1998 dan mengaburkan pelajaran sejarah bangsa.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan judul , "Perjalanan Panjang Soeharto Menuju Gelar Pahlawan Nasional...", dan "Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.