Sejarawan: Kalau Soeharto Pahlawan, Belajar Apa Generasi Muda dari Masa Itu?

Wacana pemberian gelar pahlawan Soeharto kembali menimbulkan perdebatan publik.

Setelah lebih dari satu dekade sejak pertama kali diusulkan pada 2010, nama Presiden ke-2 RI itu kembali masuk dalam daftar calon pahlawan nasional pada 2025.

Sebagian pihak menilai Soeharto pantas diberi penghargaan atas jasanya dalam pembangunan dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Namun, banyak kalangan menolak Soeharto pahlawan nasional, termasuk sejarawan yang menilai langkah ini justru bisa mengaburkan pelajaran sejarah bagi generasi muda.

Soeharto Dinilai Penting, tapi Harus Dilihat Secara Proporsional

Sejarawan Bonnie Triyana menegaskan, Soeharto memang tokoh penting dalam perjalanan sejarah bangsa.

Namun, perannya tidak serta-merta membuatnya layak mendapat gelar pahlawan nasional.

“Saya sudah bilang kalau di dalam sejarah, Soeharto itu pelaku sejarah. Pelaku sejarah, dia ada perannya, itu kan kita lihat lah,” kata Bonnie, dikutip dari KOMPAS.com, Senin (3/11/2025). 

Menurutnya, Soeharto menjadi presiden bukan melalui pemilihan umum yang demokratis, melainkan akibat krisis politik nasional yang terjadi setelah 1965.

“Sebagai presiden, karena sebuah krisis politik nasional, setelah itu selama 30 tahun dia jadi presiden,” ujarnya.

Bonnie menekankan bahwa peristiwa Reformasi 1998 merupakan bentuk koreksi rakyat terhadap masa kekuasaan Soeharto.

“Reformasi dilakukan karena rakyat ingin mengoreksi kehidupan di era Soeharto, membatasi masa jabatan, membuka kebebasan politik, memperbanyak partai, dan membuka ruang demokrasi,” ujarnya.

Masa Pemerintahan Otoriter dan Pelajaran yang Hilang

Menurut Bonnie, hampir semua ahli politik sepakat menyebut masa 30 tahun kekuasaan Soeharto sebagai periode kediktatoran.

“Hampir semua ahli Indonesia mengatakan masa 30 tahun itu masa kediktatoran, dan Soeharto disebut diktator. Secara akademik sudah teruji,” ujarnya.

Ia menilai, pemberian gelar pahlawan Soeharto berpotensi menyesatkan pemahaman generasi muda terhadap makna kepemimpinan publik.

“Kalau dia jadi pahlawan nasional, nanti generasi muda bisa belajar apa dari masa itu? Kepemimpinan publik perlu gambaran ideal yang demokratis, terbuka, dan tidak otoriter,” katanya.

Bonnie menegaskan, dalam Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, salah satu syarat utama calon pahlawan adalah tidak memiliki catatan moral atau hukum yang mencoreng perjuangannya.

“Dalam undang-undang, pahlawan tidak boleh memiliki cacat yang mengurangi makna perjuangannya, tidak boleh melakukan tindakan yang mencoreng dirinya. Jadi kita pakai logika dan akal sehat, itu jadi persoalannya,” tegasnya.

aksi kemisan di depan istana merdeka, Kamis (6/11/2025)

Catatan Gelap Era Soeharto: HAM dan Demokrasi

Pandangan Bonnie sejalan dengan kritik yang disampaikan aktivis reformasi Adian Napitupulu.

Ia menilai tidak ada teladan demokratis dari kepemimpinan Soeharto yang penuh pembatasan terhadap kebebasan sipil dan politik.

“Gelar itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi keteladanan, kemudian ada banyak alat ukur ya segala macam. Nah, Soeharto apa ya?” ujar Adian kepada Kompas.com, Rabu (5/11/2025).

Menurut Adian, masa Orde Baru diwarnai pelanggaran HAM, pembungkaman pers, dan pembatasan hak berorganisasi.

“Artinya, kebebasan berorganisasi sebagai syarat demokrasi juga tidak tumbuh tuh di masa Soeharto,” katanya.

Ia juga menyinggung kebijakan kehutanan yang merusak lingkungan.

“Sampai tahun ’95 atau tiga tahun sebelum jatuhnya Soeharto, ada sekitar 57 juta hektar hutan yang dijadikan HPH... maka paling tidak ada sekitar 11 miliar pohon lebih yang ditebang,” jelasnya.

Adian menilai, jika Soeharto pahlawan, bangsa ini justru akan kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan dan moral sejarah.

Soeharto Kembali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional 2025

Pemerintah: Soeharto Penuhi Syarat Formal

Berbeda dengan pandangan para sejarawan dan aktivis, pemerintah berpendapat bahwa Soeharto pahlawan nasional telah memenuhi syarat administratif dan hukum.

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon mengatakan, proses penelitian dan verifikasi telah dilakukan sesuai prosedur.

“Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini... Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” ujar Fadli.

Ia juga menyebut Soeharto berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang memperkuat pengakuan internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia.

“Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia,” ujarnya.

Pro dan Kontra yang Tak Pernah Usai

Dukungan terhadap gelar pahlawan Soeharto datang dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang menilai jasa Soeharto dalam pembangunan dan ekonomi tidak bisa diabaikan.

“Kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional... Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun,” kata Bahlil.

Namun, di sisi lain, sekitar 500 aktivis dan akademisi menyatakan penolakan terbuka terhadap wacana tersebut.

Mereka menilai, menjadikan Soeharto pahlawan justru mengaburkan sejarah perjuangan demokrasi dan mengingkari semangat reformasi 1998.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan judul dan "Adian Napitupulu: Jangan Beri Gelar Pahlawan pada Soeharto".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.