Redenominasi Rupiah Bisa Berlangsung 8 Tahun, Biaya Capai Ratusan Miliar 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengingatkan sejumlah potensi yang terjadi jika pemerintah benar-benar menjalankan redenominasi Rupiah.

Wacana redenominasi Rupiah mengemuka ke publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 pada Jumat (10/10/2025).

Salah satu hal yang diatur dalam PMK tersebut adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

Beberapa alasan redenominasi adalah meningkatkan kredibilitas Rupiah dan menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional.

Menurut Huda, wacana ini seharusnya disampaikan oleh otoritas moneter meskipun pemerintah juga bisa mengusulkan kepada Parlemen mengenai undang-undang (UU) terkait dengan redenominasi Rupiah.

“Di PMK terdahulu juga dimasukkan namun belum dibahas dan disetujui hingga saat ini. Maka, saya rasa Bank Indonesia seharusnya menjadi lead dengan usulan UU dari Parlemen,” ujar Huda kepada Kompas.com, Sabtu (8/11/2025).

“Pada tahun 2013 sudah diajukan oleh pemerintah, namun tidak digubris oleh DPR. Hemat saya, Bank Indonesia yang harus aktif dalam masalah redenominasi ini dengan mengajukan usulan langsung ke DPR. Agar RUU ini nanti jadi usulan DPR. Namun harus dengan koordinasi pemerintah. Jadi, lead isu ini di bidang moneter bukan fiskal (Kemenkeu),” tambahnya.

Redenominasi Rupiah Bisa Berjalan Sampai 8 Tahun

Dengan redenominasi, jumlah digit atau angka nol pada Rupiah akan berkurang tanpa mengubah daya beli atau nilai tukarnya.

Sebagai contoh, pecahan Rp 1.000 menjadi Rp 1 setelah redenominasi dilakukan. Namun, masyarakat tetap bisa membeli barang dengan harga lama meskipun angka nol di belakangnya sudah berkurang.

Meski begitu, Huda mengingatkan bahwa redenominasi Rupiah bisa berjalan dalam waktu yang lama, bahkan bisa mencapai delapan tahun.

Ia memperkirakan, pembahasan di DPR bisa memakan waktu 3-4 tahun, belum ditambah masa persiapan dan percobaan selama empat tahun.

“Implementasi total di tahun ke-8. Tidak akan mudah karena bisa menyebabkan inflasi dan harus memperhatikan kondisi fundamental ekonomi,” jelas Huda.

Dampak Redenominasi Rupiah

Huda juga mengingatkan pemerintah mengenai sejumlah hal yang akan terjadi apabila redenominasi Rupiah dijalankan.

Pemerintah diminta mempetimbangkan secara matang kondisi ekonomi dan keuangan negara serta masyarakat.

In this economy, kata Huda, tampaknya redenominasi Rupiah belum perlu dilakukan. 

Terdapat biaya besar dalam proses redenominasi yang harus ditanggung baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja. 

“Ada biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang ditanggung oleh ekonomi,” imbuh Huda.

Selain itu, risiko redenominasi jika gagal bisa menyebabkan inflasi. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman terkait redenominasi yang timpang di masyarakat. 

Huda menilai, masyarakat di Jakarta mungkin lebih gampang memahami kebijakan tersebut.

Namun, ia sangsi dengan masyarakat di luar Jakarta terkait redenominasi Rupiah.

Menurut Huda, pemahaman yang berbeda bisa menimbulkan kenaikan harga dan inflasi akan meningkat tajam yang membuat daya beli semakin tertekan.

Huda juga meminta Bank Indonesia supaya fokus dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah. 

Sebabnya, nilai tukar Rupiah saat ini sedang dalam kondisi tidak stabil. 

Bank Indonesia dinilai tidak bisa mengandalkan redenominasi ini untuk memperkuat sektor moneter. 

“Yang harus dilakukan adalah stabilisasi nilai tukar Rupiah terlebih dahulu sebelum kita berbicara redenominasi,” pungkas Huda.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.