Hari Santri Nasional, Ini Dia Sejumlah Tokoh Santri Indonesia yang Mendunia

 Setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Penetapan ini diumumkan pada 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Penetapan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober dilatarbelakangi oleh peran para santri dan ulama di masa-masa genting setelah proklamasi kemerdekaan RI. Pada 21-22 Oktober 1945, para ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Surabaya untuk membahas sikap terkait munculnya ancaman besar dari kembalinya pasukan kolonial Belanda yang menggandeng Sekutu.

Berbicara mengenai Hari Santri yang jatuh hari ini, sejumlah tokoh santri asal Indonesia memiliki nama yang besar di mata dunia. Beberapa tokoh santri tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

Syekh Ihsan bin Dahlan  Jampesi

Melansir laman resmi NU Online, Syekh Ihsan Jampes lahir pada 1901 M dengan nama asli Bakri dari pasangan KH Dahlan dan Nyai Artimah. Ayah Syekh Ihsan Jampes adalah ulama terkemuka pada zamannya yang merintis Pondok Pesantren Jampes pada tahun 1886.

Syekh Ihsan Jampes kemudian melanglangbuana untuk mencari ilmu ke Pesantren Bendo, Pare, Kediri asuhan KH Khozin yang merupakan pamannya. Kemudian pindah ke Pesantren Jamseran Solo, lalu ke Pesantren asuhan KH Dahlan Semarang dan Pesantren Mangkang Semarang. Syekh Ihsan Jampes kemudian ke Nganjuk Pesantren Gondanglegi sebelum berguru kepada KH Kholil Bangkalan di Madura.

Pada masa revolusi 1445, Syeikh Ihsan Jampes memiliki peran yang krusial. Pesantren Syekh Ihsan Jampes menjadi tempat transit para pejuang sekaligus meminta doa. Bahkan Syekh Ihsan Jampes turut mengirim santrinya untuk ikut berperang melawan penjajah.

Syekh Ihsan Jampes diketahui memiliki banyak karya tulisan yang menjadi rujukan di kalangan ulama di dunia. Bahkan salah satu karyanya Kitab Siraj al Talibin dikaji di Universitas Al Azhar. Melalui kitab ini, Syeikh Ihsan Al Jampes memberi penjelasan terhadap kitab Minhaj al-Abidin karya Imam Al Ghazali.

Tak hanya itu saja, di tahun 1034 Raja Mesir kala itu, Farouk pernah mengirim utusannya langsung untuk meminta Syeikh Ihsan mengajar di Universitas Al Azhar. Namun saat itu, ditolak oleh beliau.

KH Idham Chalid

Lahir d Kalimatan Selatan pada 27 Agustus 1992, Idham Chalid merupakan salah satu ulama dan politisi berlatang belakang santri. Semasa muda Idham Chalid  menempuh pendidikan di Madrasah Mualimin Tinggi Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur. Beliau juga mendapat Gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Cairo tahun 1957 dalam bidang pengetahuan Islam dan perjuangan Islam.

Sementara itu, beliau juga diketahi menguasai enam bahasa asing yaitu Arab, Inggris, Jepang, Belanda, Perancis, dan Jerman. Dua bahasa terakhir ia kuasai secara pasif.  Lantaran kepiawaiannya dalam bahasa Jepang, Idham diundang untuk mengunjungi negeri sakura dan ditunjuk menjadi penerjemah pihak Jepang ketika mereka berkomunikasi dengan para alim ulama Nusantara.  

Tak hanya itu saja, Idham Chalid juga punya peran besar dalam pemerintahan. Semenjak masa revolusi kemerdekaan dan di masa Orde Lama, Idham Chalid menjadi anggota Dewan Daerah Banjar dan Amuntai (1949). Sewaktu perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, ia ikut andil dalam perjuangan gerilya di daerahnya.

Setelah penyerahan kedaulatan, diangkat menjadi anggota DPR-RIS tahun 1950 selaku wakil daerah Banjar. Lalu berturut-turut menjadi anggota Parlemen Negara Kesatuan RI tahun 1950-1955, anggota DPR-RI hasil Pemilu 1955, dan anggota Konstituante (1956 - 1959) yang memiliki tugas membuat undang-undang dasar pengganti UUD Sementara 1950.

Di era demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin Idham Chalid beberapa kali menjabat Wakil Perdana Menteri RI yaitu Wakil Perdana Menteri pada Kabinat Ali-Roem-Idham (1956-1957), Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Djuanda (1957-1959) dan Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Dwikora (1966). Selain itu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Wakil Ketua MPRS (1962-1966). Dalam episode akhir Orde Lama, ia menjabat Menteri Koordinator pada Kabinet Kerja dan Kabinet Dwikora.

Setelah Orde Baru berkuasa, Idham Chalid diangkat menjadi Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Pembangunan I (1968-1973) dan Menteri Sosial ad interim (1970 -1971). Setelah Pemilihan Umum 1971, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR-RI periode 1971-1977.

Selanjutnya menjabat Ketua DPA-RI periode 1978-1983, dan anggota Tim P7 (Penasihat Presiden Tentang Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dengan ketuanya Dr. H. Roeslan Abdulgani. Dalam organisasi keulamaan Idham Chalid duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mulai tahun 1985.