Kebijakan Dedi Mulyadi Minta Donasi Seribu Sehari Tuai Pro-Kontra dari DPRD hingga Warga Jabar

Warga Jawa Barat memberikan beragam tanggapan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengajak masyarakat menyisihkan uang Rp1.000 per hari melalui gerakan bertajuk Poe Ibu atau Rereongan Sapoe Sarebu.

Gerakan ini digagas sebagai bentuk gotong royong untuk membantu warga kurang mampu, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Namun, meskipun idenya dinilai positif, sebagian warga menyampaikan kekhawatiran terhadap mekanisme pelaksanaannya yang dinilai harus transparan dan akuntabel.

Apa Tujuan dari Gerakan Poe Ibu?

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Gubernur Dedi Mulyadi pada 1 Oktober 2025, dijelaskan bahwa gerakan ini bertujuan meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial serta memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dedi menyebut Poe Ibu sebagai gerakan partisipatif berbasis gotong royong yang mengusung nilai kearifan lokal, yakni silih asah, silih asih, dan silih asuh.

Gerakan ini juga disebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Bagaimana Tanggapan Warga Jawa Barat?

Tanggapan warga terhadap gerakan ini beragam. Sebagian mendukung karena melihat nilai positif dari gotong royong, namun sebagian lain menyuarakan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan dana.

Edi Kusnaedi (35), warga Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mengaku mendukung penuh ide tersebut. Menurutnya, kontribusi kecil dari banyak orang bisa menghasilkan dampak besar.

"Seribu rupiah itu kan kecil sekali. Tapi kalau dikumpulkan banyak orang, pasti hasilnya besar. Bisa bantu anak-anak sekolah atau orang sakit yang tidak mampu," ujar Edi.

Namun ia menekankan pentingnya transparansi.

"Apakah uangnya benar-benar sampai ke masyarakat atau tidak? Mekanismenya harus jelas dan mudah diakses publik," tambahnya.

Sementara itu, Enung (40), warga Soreang, menyatakan keberatan. Ia menilai program ini rawan disalahgunakan.

"Seribu memang kecil, tapi kalau tiap hari dikumpulkan se-Jawa Barat jumlahnya besar sekali. Kalau tidak ada pengawasan ketat, ya rawan dikorupsi," katanya.

Warga lain, Wisnu (29) dari Katapang, memilih pasrah. Ia mengatakan tidak keberatan selama dana benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat miskin.

"Seribu per hari tidak akan bikin miskin, malah bisa jadi amal kalau betul dipakai membantu orang susah. Tapi pemerintah harus jaga amanah," ujarnya.

Bagaimana Respons DPRD Jawa Barat?

Gerakan ini juga menuai sorotan dari DPRD Jawa Barat. Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari, mengkritisi kebijakan tersebut. Ia menilai imbauan ini justru memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

"Artinya pemerintah provinsi tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, sehingga masyarakat terus dilibatkan dalam penyediaan anggaran. Padahal masyarakat sudah bayar pajak," ujarnya kepada Antara.

Zaini juga menilai kebijakan ini terlalu dipaksakan atas nama kesetiakawanan sosial. Ia menyoroti potensi pungutan terselubung di sekolah.

"Bagi ASN mungkin tidak masalah, tapi bagi siswa sekolah, ini seperti membuka pungutan yang tidak diperbolehkan," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa sikap rereongan atau gotong royong sudah menjadi budaya masyarakat Jawa Barat tanpa perlu ada instruksi formal.

"Masyarakat dari dulu sudah saling bantu. Jangan direduksi seolah-olah hanya bisa dilakukan lewat edaran pemerintah," ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dan Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Luncurkan Rereongan Poe Ibu, Solidaritas Rp 1.000 Sehari".