Purbaya Minta Maaf Pangkas Anggaran Daerah, Dedi Mulyadi Tuntut Realisasi Dana Bagi Hasil Rp 190 M

 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi permintaan maaf Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang disampaikan kepada kementerian dan pemerintah daerah terkait pemangkasan anggaran.

Menurut Dedi, yang dibutuhkan pemerintah daerah saat ini bukanlah permintaan maaf, melainkan realisasi dana transfer daerah atau dana bagi hasil (DBH) yang belum dibayarkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu pencairan dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2024 senilai lebih dari Rp190 miliar dari pemerintah pusat.

Ia menilai dana tersebut merupakan hak daerah yang seharusnya segera disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

"Tidak perlu ada yang dimaafin ya. Menurut saya kan tidak salah. Tidak salah mengkritik pemerintah daerah, tidak salah. Namun, kemudian yang kami inginkan itu adalah bukan permohonan maaf," ujarnya kepada awak media usai apel gelar pasukan siaga tanggap bencana tahun 2025 di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).

Dedi menjelaskan bahwa dana transfer tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai program publik, termasuk penanganan bencana alam yang sering terjadi di wilayah Jawa Barat.

"Yang kami inginkan satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan karena itu hak Provinsi Jawa Barat. Ini penting untuk menangani bencana," katanya.

Mengapa Dana Transfer Daerah Diperlukan Segera?

Menurut Dedi, penyaluran dana transfer tidak hanya terkait dengan aspek administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Ia menilai pengelolaan keuangan daerah seharusnya tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kalau nanti belanja Provinsi Jawa Barat sudah baik, output, outcome, benefit-nya baik untuk kepentingan publik, penanganan bencananya baik, kerja sama dengan Forkopimda-nya baik, Jawa Barat kemudian nanti dari sisi kapasitas, kemampuan antara pendapatan dan pengeluarannya nilainya di atas 60," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Jabar tidak menolak kritik maupun evaluasi dari pemerintah pusat.

Namun, ia berharap keadilan fiskal tetap dijaga agar kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan tidak terganggu.

"Saya mohon agar dana transfer daerahnya dikembalikan kembali," tegas Dedi.

Apa Tanggapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa?

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada kementerian dan pemerintah daerah karena adanya pemangkasan anggaran.

Namun, pada saat yang sama, ia juga meminta agar seluruh pihak di daerah dan kementerian bekerja dengan lebih efektif dan memanfaatkan anggaran yang tersedia.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada," ujar Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan Kementerian Keuangan bukan bentuk intervensi terhadap kebijakan kementerian atau pemerintah daerah, melainkan dorongan agar anggaran yang telah dialokasikan tidak mengendap.

"Saya enggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, 'program Anda apa? Habisin uangnya. Apa yang bisa saya bantu?' Karena kalau uangnya nganggur, satu, saya bayar bunga untuk yang enggak dipakai. Kedua, ekonomi lagi susah enggak kedorong," jelasnya.

Purbaya juga menuturkan bahwa sebagian dana di daerah masih belum digunakan secara optimal

. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah membelanjakan anggaran lebih cepat demi mempercepat laju ekonomi nasional.

"Saya bukannya sentimen sama daerah, saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat," tambahnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Purbaya Minta Maaf ke Pemda Pangkas Anggaran, Dedi Mulyadi: Yang Kami Inginkan DBH Rp 190 Miliar Dibayar".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.