Kebijakan Baru Dedi Mulyadi: ASN Boleh Libur di Hari Ulang Tahun Ibu, Ini Alasannya
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM memperkenankan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak masuk kantor pada hari ulang tahun ibu kandung mereka.
Kebijakan ini disampaikan Dedi di Bandung, Rabu (19/11/2025), sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai keluarga dan upaya menanamkan sisi humanisme dalam birokrasi.
Menurutnya, aturan tersebut bukan sekadar kelonggaran kerja, tetapi cara untuk memulihkan hubungan emosional antara ASN dengan keluarganya di tengah sistem pemerintahan yang selama ini cenderung menilai kinerja dari kehadiran fisik semata.
"Saya memberikan ruang bagi ASN, ketika ibunya ulang tahun, boleh tidak masuk kantor. Ini bentuk penghargaan terhadap nilai keluarga. Digitalisasi memberikan ruang luwes bagi ASN untuk tetap produktif tanpa kehilangan perannya dalam keluarga," kata Dedi dikutip dari Antara.
Mengapa kebijakan ini dinilai penting?
Dedi menegaskan bahwa paradigma lama mengenai kedisiplinan ASN perlu ditinjau ulang. Pada era digital, kehadiran di kantor tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran produktivitas.
Ia mencontohkan bahwa bekerja dari rumah (WFH) dapat menjadi opsi yang terukur dan tetap akuntabel, selama kualitas perencanaan dan hasil kerja terpenuhi.
Ia menegaskan bahwa kinerja tidak diukur dari lamanya ASN duduk di meja kerja, melainkan dari capaian yang dihasilkan.
"Jangan terlalu banyak orang di kantor jika tidak produktif. Kinerja ASN itu soal kualitas output. Saya sendiri jarang di kantor, lebih banyak keliling mengeksekusi masalah," ujarnya.
Bagaimana dengan ASN yang bertugas di lapangan?
Dedi memastikan bahwa kebijakan berbasis kedekatan keluarga ini tetap menjunjung asas keadilan.
Ia menegaskan bahwa ASN yang bekerja dalam situasi berisiko tinggi akan memperoleh kompensasi finansial tambahan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, tengah menyiapkan mekanisme kenaikan tunjangan khusus bagi ASN yang menjalankan tugas berbahaya, seperti pengawas penutupan tambang ilegal atau petugas monitoring jembatan dan irigasi.
"Saya berkomitmen, bagi pegawai lapangan yang penuh risiko, ada ancaman, mengawasi konstruksi berat, saya akan meningkatkan tunjangan mereka," ujarnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
