528 Kades di Jabar Segera Habis Masa Jabatan, Dedi Mulyadi Minta Pilkades Serentak
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta kepastian terkait aturan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades).
Surat bernomor 7458/PMD.01.02/PEMOTDA itu dilayangkan lantaran hingga kini regulasi teknis pilkades belum diterbitkan, sementara ratusan kepala desa di Jawa Barat akan segera mengakhiri masa jabatannya.
Menurut Dedi, pada tahun 2026 ada sebanyak 528 kepala desa yang habis masa jabatannya, dengan mayoritas berakhir pada Januari dan Februari.
"Sehingga diperlukan persiapan dan pelaksanaan pilkades sejak bulan Desember 2025 atau lebih awal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).
Dedi berharap Mendagri segera mengeluarkan aturan resmi, baik dalam bentuk surat edaran maupun regulasi lain, agar pilkades serentak di Jawa Barat pada akhir 2025 dapat terlaksana sesuai jadwal.
"Dengan mempertimbangkan kebermanfaatan pilkades sebagai bagian dari dinamika demokrasi masyarakat, dan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di desa, serta memastikan kondusivitas keamanan di Jawa Barat," kata Dedi.
Terkait pilkades dengan calon tunggal, Dedi menambahkan bahwa pelaksanaannya baru bisa digelar setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Sebelumnya, Dedi juga memaparkan rencana penerapan pilkades berbasis digital di 139 desa di Kabupaten Indramayu. Sistem tersebut dinilai akan mempercepat proses penghitungan suara.
"Nanti penghitungannya bisa langsung keluar dengan cepat, tidak usah lagi orang menunggu antrean lama, kemudian menunggu penghitungan berjam-jam," jelasnya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
