Gus Ipul Janji Bongkar Dugaan Mark Up Sepatu Siswa Sekolah Rakyat
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menargetkan proses investigasi internal oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) terkait dugaan penggelembungan harga atau markup pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat dapat rampung dalam waktu paling lama tiga pekan.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan langkah tersebut diambil sebagai respons cepat untuk menindaklanjuti seluruh masukan, kritik, serta anggapan masyarakat, mengenai adanya pengadaan barang yang dinilai terlalu mahal.
"Kami tindak lanjuti yang dokumen dan buktinya cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen untuk mendalami dengan baik. Target pendalaman ini paling lama tiga minggu, Insya Allah, awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen," kata Mensos Saifullah Yusuf selepas memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
Sebagai langkah awal untuk mempermudah proses evaluasi dan investigasi, pihaknya sudah membebastugaskan dua pejabat Kemensos terkait yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Sekretariat Jenderal serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
Mensos memastikan investigasi ini mencakup evaluasi terhadap dua lini pengadaan, yakni program yang telah berjalan pada 2025 dan yang sedang berproses pada 2026. Dalam hal ini seluruh penanggung jawab pengadaan bersikap kooperatif juga menyatakan siap untuk diaudit.
"Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum," ujar Gus Ipul
Selain investigasi internal, Kementerian Sosial juga aktif meminta nasihat dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa ke depan, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sistem perencanaan.
"Masukan dari KPK banyak sekali dan akan kita tindak lanjuti. Saat ini kami mengevaluasi perencanaannya, baru kemudian dilanjutkan ke pengadaannya. Ini semua adalah bagian dari pencegahan dini dan bentuk apresiasi kami terhadap seluruh pendapat masyarakat," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Sebelumnya, pada 8 Mei 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi KPK dalam rangka konsultasi dan masukan aparat penegak hukum mengenai pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan dengan KPK, Gus Ipul menyampaikan seluruh data-data dan proses terkait pengadaan barang yang dilakukan untuk operasional Sekolah Rakyat, termasuk soal pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang sempat menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
KPK menyatakan terbuka menjadi mitra Kementerian Sosial (Kemensos) guna mencegah praktik korupsi pada program Sekolah Rakyat. KPK dalam tugas dan fungsi pencegahan juga sedang mengkaji potensi korupsi pada program tersebut. Termasuk melihat proses perencanaan pengadaan barang dan jasa. Seperti penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) hingga proses tendernya.
"Ini kami mitigasi sejak awal. Jangan sampai kemudian masih ada ruang dan celah untuk para pihak melakukan atau terjadi tindak pidana korupsi," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (ant)
