KPK Dalami Dugaan Permainan Harga Pembebasan Lahan di Proyek Kereta Cepat Whoosh, Ada Indikasi Mark Up?

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti proyek besar yang menjadi perhatian publik, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Lembaga antirasuah tersebut tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), terutama terkait pengadaan lahan untuk proyek transportasi modern itu.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyelidikan difokuskan pada aspek pembebasan lahan.

Menurutnya, indikasi awal menunjukkan adanya pihak-pihak yang diduga memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk memperoleh keuntungan tidak wajar.

"Materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya. Jadi, bukan masalah prosesnya, melainkan terkait dengan pembebasan lahan," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025) dikutip dari Antara.

Asep mencontohkan, potensi penyimpangan bisa terjadi ketika harga lahan dinaikkan jauh di atas nilai wajar.

"Misalkan di pengadaan lahan yang harusnya harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100 gitu, kan jadi enggak wajar itu. Nah kembalikan dong, negara kan rugi," katanya.

Ia menegaskan bahwa tindakan seperti itu jelas merugikan keuangan negara dan harus dikembalikan. Meski begitu, KPK belum mengungkapkan secara spesifik lokasi lahan yang tengah diperiksa.

“Apakah yang di Halim, yang dari Jakarta? Kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung, nah ataukah yang di Bandung itu di Tegalluar? Tegalluar itu juga sudah sampai ke arah Cileunyi, apakah yang di sana? Ya, nanti kita sama-sama tunggu ya,” ucap Asep.

KPK menegaskan, proses penyelidikan yang dilakukan tidak akan berdampak pada operasional Whoosh.

Asep memastikan bahwa langkah hukum yang diambil lembaganya murni bertujuan menjaga keuangan negara dari potensi kerugian.

“Kami ingin mendalami kalau memang benar ada yang merugikan keuangan negara, dalam hal ini negara harusnya membayar lebih rendah dibandingkan dengan saat ini, ya perlu supaya mereka mengembalikan uang itu kepada negara,” kata Asep.

Bagaimana awal munculnya dugaan korupsi proyek Whoosh?

Dugaan adanya penyimpangan dalam proyek kereta cepat ini sebelumnya disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Dalam video di kanal YouTube-nya, Mahfud menyebut ada indikasi mark up atau penggelembungan anggaran besar-besaran dalam proyek Whoosh.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud.

Ia kemudian mempertanyakan pihak yang menaikkan nilai proyek tersebut.

“Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.”

Pernyataan Mahfud tersebut kemudian direspons oleh KPK. Lembaga ini meminta Mahfud membuat laporan resmi agar penyelidikan dapat dilakukan secara mendalam.

Setelah saling berbalas pernyataan, Mahfud menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada KPK.

Apa langkah KPK berikutnya?

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan tetap berjalan, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bertanggung jawab atas utang proyek tersebut.

“Penyelidikan tidak ada larangan kan. Tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan,” kata Johanis di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan semata untuk mencari tahu ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.

“Kalau tidak ada, ya selesai. Kalau ada, kami juga bisa sampaikan kepada Presiden bahwa ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima,” ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.