Fit and Proper Test Calon Hakim Agung, DPR Soroti Maraknya Praktik Mafia Peradilan
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas menyoroti maraknya praktik mafia hukum dan peradilan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung yang digelar di Komisi III DPR RI, Rabu, 10 September 2025.
Hasbi mengatakan mafia hukum, mafia pajak dan mafia peradilan ini telah menjamur di berbagai sektor. Bahkan, banyak pejabat juga yang menjadi mafia.
“Hampir di semua sektor mafia itu ada, termasuk di peradilan. Godaan ini nyata, dan tidak semua bisa bertahan menjaga integritas," ujar Hasbi dalam keterangannya, Rabu, 10 September 2025.
Persoalan mafia ini pun ditanyakan Hasbi kepada calon hakim agung, salah satunya Budi Nugroho. Diketahui, Budi berasal dari disiplin akuntansi dan perpajakan, serta memiliki pengalaman lima tahun terakhir sebagai hakim di Pengadilan Pajak yang menangani sengketa perpajakan, kepabeanan, dan bea cukai.
“Artinya, lingkungan di Mahkamah Agung merupakan lingkungan baru bagi Pak Budi. Kita tahu Mahkamah Agung adalah benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Karena itu, saya perlu menanyakan komitmen Bapak dalam menjaga integritas,” tegas Hasbi.
"Bagaimana Pak Budi memastikan tidak ikut terseret dalam praktik tersebut?” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Hasbi juga menyinggung kompleksitas persoalan perpajakan. Menurutnya, calon Hakim Agung harus mampu mengambil posisi yang adil dalam menangani semua perkara.
“Saya berharap keputusan yang diambil nantinya tidak menyusahkan rakyat, tidak membebani masyarakat, tetapi tetap mampu menghadirkan pemasukan yang optimal bagi negara,” ungkap dia.
Hasbi menegaskan bahwa Komisi III DPR RI memiliki harapan besar agar setiap calon Hakim Agung benar-benar memegang teguh integritas dan keadilan, bukan sekadar menyampaikan janji dalam uji kelayakan, tetapi membuktikannya ketika telah mengemban amanah.
