Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Ditahan KPK Terkait Suap dan Gratifikasi Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan lima tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. 

Tersangka utama adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (AW), serta adiknya, Ranu Hari Prasetyo (RNP). 

Selain keduanya, KPK juga menahan tiga orang lainnya, termasuk Anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra (RHS), Plt. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah, Anton Wibowo (ANW), dan Direktur PT Elkaka Mandiri, Mohamad Lukman Sjamsuri (MLS).

KPK Menahan Lima Tersangka dalam Kasus Suap Proyek Lampung Tengah

Plh. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, menjelaskan bahwa kelima tersangka ditahan untuk 20 hari pertama, yaitu sejak 10 hingga 29 Desember 2025.

“Tersangka RHS (Riki Hendra Saputra) dan MLS (Mohamad Lukman Sjamsuri) ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Tersangka AW (Ardito Wijaya); RNP (Ranu Hari Prasetyo) dan ANW (Anton Wibowo) ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK,” ujar Mungki dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Pengaturan Fee dan Suap dalam Proyek Pemkab Lampung Tengah

Kasus ini bermula pada Juni 2025, ketika Bupati Ardito Wijaya diduga meminta fee sebesar 15-20 persen dari sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. 

Ardito diduga meminta Riki Hendra Saputra, Anggota DPRD Lampung Tengah, untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah SKPD melalui mekanisme penunjukkan langsung di E-Katalog.

“Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, Ardito Wijaya meminta RHS (Riki Hendra) untuk berkoordinasi dengan ANW (Anton Wibowo) dan ISW (Iswantoro) selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PBJ,” kata Mungki Hadipratikto.

Total Fee yang Diterima Ardito Wijaya

Selama periode Februari hingga November 2025, Ardito Wijaya diduga menerima fee sebesar Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam pengadaan proyek tersebut.

Uang itu diterima melalui Riki Hendra Saputra dan Ranu Hari Prasetyo.

Selain itu, Ardito juga menerima fee tambahan senilai Rp 500 juta dari Mohamad Lukman Sjamsuri, Direktur PT Elkaka Mandiri, untuk memenangkan paket pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Tengah.

“Sehingga total aliran uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar,” kata Mungki.

Tindak Pidana Korupsi yang Dikenakan

Ardito Wijaya, Anton Wibowo, Riki Hendra Saputra, dan Ranu Hari Prasetyo, selaku pihak penerima suap, dijerat dengan pelanggaran Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Mohamad Lukman Sjamsuri, sebagai pihak pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 dari undang-undang yang sama.

Mendagri Tito Karnavian: OTT Ini Jadi Peringatan untuk Kepala Daerah Lain

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan respons terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.

Tito menyatakan bahwa kejadian ini harus menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya.

Tito mengaku belum mengetahui detail kasus yang menjerat Ardito, tetapi ia memerintahkan Inspektur Jenderal Kemendagri untuk berkomunikasi dengan KPK guna mengetahui lebih lanjut soal persoalan tersebut.

“Nanti saya minta Irjen untuk komunikasi sama KPK ya, artinya untuk tahu persoalannya. Tapi ini, saya kira OTT ini juga menjadi warning lagi bagi teman-teman kepala daerah,” ujar Tito yang akan melakukan evaluasi terkait banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah. 

Sebagian artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul: dan OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Warning Bagi Kepala Daerah. 

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang