Dikepung Banjir dan Longsor, Mualem Tetapkan Aceh Tanggap Darurat Bencana
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan Aceh berstatus tanggap darurat bencana menyusul bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor yang terjadi hampir di seluruh wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir.
"Hari ini, saya Gubernur Aceh, menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh," kata Mualem usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Kamis, 27 November 2025.
Mualem menyampaikan penetapan status tanggap darurat bencana ini berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 28 November sampai 11 Desember 2025.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Aceh tanggap darurat bencana
Dia menegaskan bahwa selama ini Pemerintah Aceh juga telah menyalurkan bantuan darurat ke sejumlah kabupaten/kota, dan kondisi di lapangan hingga saat ini semakin kompleks.
"Kami sampaikan bahwa pemerintah Aceh melalui SKPA terkait telah memberikan bantuan dalam penanganan bencana tersebut," ujarnya.
Penetapan status darurat diharapkan mempercepat mobilisasi logistik, evakuasi, dan dukungan lintas lembaga untuk menangani bencana yang kini meluas di berbagai daerah di Aceh.
Di sisi lain, Mualem menyebutkan bahwa saat ini akses transportasi mulai lumpuh di sejumlah daerah, termasuk putusnya jembatan di jalan nasional Banda Aceh–Medan, yang menyebabkan distribusi bantuan dan mobilisasi petugas terhambat.
"Kita minta kepada Kapolda Aceh agar menyediakan helikopter untuk keperluan peninjauan ke wilayah-wilayah terisolasi banjir," kata Mualem.
Banjir menggenangi jalan dan pemukiman di Aceh Tamiang
Sebagai informasi, Aceh diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi lama dalam sepekan terakhir. Laporan terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir sudah merendam 20 dari 23 kabupaten/kota di Aceh.
Akibat banjir dan longsor di Aceh, selain rumah, jalan dan putusnya jembatan, banyak lahan pertanian terendam hingga padamnya listrik karena ada tiang-tiang transmisi roboh.
Bahkan, musibah hidrometeorologi ini juga telah menelan korban jiwa sebanyak 13 orang.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri(Mendagri) mengirimkan surat dengan Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025, meminta Bupati dan Wali Kota seluruh Aceh untuk siap siaga potensi bencana hidrometeorologi.
Banjir menggenangi jalan dan pemukiman di Aceh Tamiang
Plt Kepala Pelaksana BPBA Ridwan Fadmi menyampaikan bahwa sesuai surat Mendagri, pemerintah daerah diminta mengaktifkan posko siaga darurat BPBD, lakukan evakuasi masyarakat, siapkan logistik darurat, aktifkan layanan kesehatan darurat.
Kemudian, melakukan pemantauan data cuaca dan debit air sungai, koordinasi dengan lembaga terkait, lakukan kaji cepat di daerah yang terdampak dan tetapkan status tanggap darurat.
Tindakan yang harus dilakukan masyarakat, segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi, matikan listrik, gas dan kompor sebelum evakuasi. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta segera melakukan pertolongan cepat, pendataan jumlah korban, dan kerugian serta pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
