Hemat BBM, Pemerintah Tetapkan WFH dan Pembatasan Kendaraan Dinas

Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan work from home atau WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ini menjadi langkah preventif yang diambil pemerintah guna beradaptasi menghadapi dinamika global.

“Penerapan work from home bagi ASN, apalagi di instansi pusat dan daerah dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/03).

Dalam keputusan itu juga disebutkan, WFH berlaku setiap Jumat karena beban kerja di hari tersebut cenderung lebih sedikit dibandingkan hari lain.

WFH satu hari setiap minggu diklaim memiliki total potensi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 6,2 triliun yang berasal dari kompensasi BBM.

Lalu total potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat diyakini dapat tembus Rp 59 triliun.

Di samping itu ada pembatasan penggunaan kendaraan dinas untuk menambah efisiensi mobilitas, kecuali buat operasional atau kendaraan listrik.

Kemudian perjalanan dinas dalam negeri dikurangi 50 persen, sementara luar negeri sampai 70 persen.

“Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” tegas Airlangga.

Lebih lanjut dijelaskan tetap ada beberapa sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH seperti layanan publik, transportasi, logistik serta pendidikan.

Terlepas dari kebijakan tersebut, PT Pertamina (Persero) tegaskan tidak ada penyesuaian harga BBM subsidi maupun non subsidi, sesuai dengan arahan pemerintah.

Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying, seperti terjadi belakangan ini.

“Pertamina siap menjalankan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah krisis energi global,” tegas Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication Pertamina, dikutip dari Antara.

Fenomena panic buying di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terjadi imbas munculnya isu kelangkaan dan kenaikan harga bensin.