Kasus Keracunan MBG, DPR Desak Investigasi Transparan Libatkan Publik

kasus keracunan mbg, DPR desak investigasi MBG, Badan Gizi Nasional tim investigasi, keracunan massal program makan gratis, investigasi keracunan sekolah, BPOM hasil investigasi MBG, DPR Komisi IX Charles Honoris, transparansi kasus MBG, Kasus Keracunan MBG, DPR Desak Investigasi Transparan Libatkan Publik

Komisi IX DPR RI menekan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk serius menangani kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka meminta tim investigasi yang dibentuk tidak hanya diisi ahli internal, tapi juga melibatkan masyarakat sipil agar hasilnya transparan dan objektif.

DPR minta transparansi investigasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam tim investigasi.

Menurutnya, pelibatan pihak independen akan membuat hasil pemeriksaan lebih kredibel.

“Kami juga berharap agar tim investigasi ini melibatkan masyarakat sipil yang bisa objektif dan melakukan penilaian berdasarkan fakta-fakta empiris,” kata Charles, Selasa (23/9/2025).

Meski begitu, DPR menyambut baik langkah cepat BGN yang membentuk tim khusus investigasi.

Charles menilai hal ini krusial untuk menjawab keresahan publik setelah ratusan siswa di berbagai daerah dilarikan ke rumah sakit akibat dugaan keracunan makanan MBG.

BGN bentuk tim investigasi khusus

kasus keracunan mbg, DPR desak investigasi MBG, Badan Gizi Nasional tim investigasi, keracunan massal program makan gratis, investigasi keracunan sekolah, BPOM hasil investigasi MBG, DPR Komisi IX Charles Honoris, transparansi kasus MBG, Kasus Keracunan MBG, DPR Desak Investigasi Transparan Libatkan Publik

Ilustrasi MBG.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, sebelumnya mengumumkan pembentukan tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan kesehatan.

Tim ini disebut sebagai “second opinion” sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasalnya, proses investigasi BPOM memakan waktu lama, terutama di daerah.

“Itu butuh waktu kira-kira 14 hari paling cepat, sedangkan selama waktu itu tentu kan kemudian simpang siur informasi,” kata Nanik.

Dengan adanya tim investigasi internal, pemerintah bisa lebih cepat mengantisipasi dan mengambil langkah darurat sebelum hasil resmi BPOM terbit.

“Nah, tim investigasi nanti akan kami bentuk terdiri dari ahli kimia, farmasi dan juga teman-teman yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Jadi ini untuk mempercepat temuan kira-kira sambil menunggu hasil BPOM,” ujar dia.

Kenapa kasus MBG harus diusut cepat?

Menurut BGN, investigasi cepat sangat dibutuhkan agar:

  • Pemerintah bisa segera memperbaiki sistem distribusi makanan dalam program MBG.
  • Anak-anak korban keracunan bisa mendapatkan perawatan yang tepat.
  • Masyarakat tidak terjebak dalam simpang siur informasi.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.

Post Related