Setelah Kasus Keracunan, Siswa di Bandung Barat Pilih Kantin daripada MBG

Aktivitas kantin dan pedagang kaki lima di salah satu sekolah negeri di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Barat, kini tidak lagi seramai dulu.

Meja-meja kayu yang biasanya dipadati siswa yang membeli gorengan, mi instan, atau minuman manis, sekarang sering kali kosong.

Siti Mariam (45), pedagang yang sudah lebih dari 10 tahun berjualan di depan sekolah itu, merasakan betul dampaknya.

"Dulu setiap jam istirahat selalu ramai. Anak-anak beli gorengan, jajan ciki, sampai minuman es. Namun, sejak ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembeli berkurang banyak," kata Siti saat ditemui Kompas.com, Kamis (2/10/2025).

Omzet dagangannya merosot tajam. Dari biasanya bisa membawa pulang Rp 400.000 sehari, kini paling banyak hanya Rp 150.000, bahkan kadang lebih sedikit.

"Kalau terus begini, saya bisa tekor. Tapi mau bagaimana lagi, saya sudah lama di sini. Kalau berhenti, saya enggak ada penghasilan lain," ucapnya pasrah.

Meski begitu, Siti mengaku tidak menolak program MBG. Ia paham tujuan pemerintah adalah memberikan makanan sehat dan bergizi untuk anak sekolah. "Saya paham itu buat kebaikan anak-anak, tetapi untuk kami pedagang kecil, jadi harus putar otak lagi," tambahnya.

Namun belakangan, muncul kekhawatiran baru setelah sejumlah sekolah di daerah lain dilaporkan mengalami kasus keracunan massal dari makanan MBG.

"Saya kaget juga waktu dengar ada anak-anak keracunan. Saya jadi khawatir, jangan sampai anak-anak sekolah kami ngalamin hal sama," ujarnya.

Bahkan, ada siswa yang lebih memilih membeli makanan di kantinnya daripada menerima jatah MBG. "Kadang ada yang bilang, 'Bu, saya beli di sini aja, takut makan MBG'," kata Siti.

Orang Tua Lebih Selektif

Kondisi serupa dirasakan Ahmad Fauzi (50), pedagang kantin di salah satu SMP negeri di Kecamatan Majalaya, Bandung. Menurutnya, para orang tua kini lebih berhati-hati setelah mendengar kabar keracunan MBG.

"Orang tua suka nitipin pesan lewat anaknya, jangan makan sembarangan, hati-hati sama makanan gratis. Mereka khawatir karena sudah ada contoh kasus di luar sana," kata Ahmad.

Akibatnya, sebagian siswa kembali membeli makanan di kantin. Meski tidak seramai dulu, Ahmad mengaku ada sedikit peningkatan pembeli. "Ada yang balik jajan di kantin. Walau tidak banyak, tapi lumayan-lah buat tambah-tambah," ujarnya.

Ahmad menegaskan, para pedagang tidak menolak program MBG. Justru, mereka berharap bisa dilibatkan dalam pelaksanaannya. "Kalau bisa dilibatkan, misalnya kami yang dipercaya masak atau menyediakan makanan. Jadi, program jalan, kami juga tetap punya penghasilan," katanya.

Beradaptasi dengan Tantangan

Untuk bertahan, Siti mencoba menyesuaikan dagangannya. Ia kini menjual buah potong, jus segar, hingga camilan yang dianggap lebih sehat.

"Sekarang anak-anak kan lebih banyak dikasih penyuluhan tentang makanan sehat. Jadi, saya coba ikuti tren itu," jelasnya.

Namun ia sadar, bersaing dengan program makan gratis bukanlah hal mudah. "Apalagi anak-anak kalau sudah dapat nasi kotak atau lauk dari MBG, ya mereka kenyang. Mana mau jajan lagi," katanya.

Meski begitu, ia tetap percaya kantin sekolah punya peran yang tak tergantikan. "Kantin itu tempat anak-anak kumpul, bercanda sama temannya. Jadi, mereka tetap butuh nongkrong sambil jajan," ucapnya.

Ahmad juga menekankan pentingnya kebersihan dapur dan pengolahan makanan agar kasus keracunan tidak terulang. "Saya sendiri selalu jaga kebersihan, karena kalau anak-anak sampai sakit, nama saya juga yang jelek. Saya harap penyedia MBG juga betul-betul diperhatikan," katanya.

Suara Pedagang Kecil

Baik Siti maupun Ahmad berharap pemerintah mendengar suara pedagang kecil. Mereka tidak ingin MBG dihentikan, tetapi juga tidak ingin tersisih dari sekolah.

"Kalau bisa ada jalan tengah. Misalnya sebagian makanan dari MBG tetap dibagikan, tapi pedagang kantin juga dikasih peran. Biar sama-sama jalan," ujar Siti.

Ahmad menambahkan, setiap sekolah punya kondisi berbeda, sehingga program MBG perlu melihat situasi di lapangan. "Enggak semua sekolah sama kondisinya. Pemerintah perlu dengar kondisi di lapangan," katanya.

Mereka sepakat, evaluasi MBG harus mencakup bukan hanya kualitas gizi dan kebersihan, tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi warga sekitar.

"Jangan sampai niat baik jadi masalah baru buat orang lain," kata Ahmad.