Purbaya Buka-bukaan soal MBG dan Koperasi Merah Putih, Tegaskan APBN Tetap Aman dari Tekanan Fiskal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tidak akan memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya untuk merespons berbagai kekhawatiran yang berkembang mengenai potensi beban anggaran negara akibat pelaksanaan sejumlah program unggulan pemerintah. Menurutnya, seluruh program telah dirancang dengan mekanisme yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi yang berkembang.
Purbaya memastikan pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila diperlukan tanpa mengganggu kesehatan fiskal maupun stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan," kata Purbaya di Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026.
Program Prioritas Disebut Fleksibel
Menurut Purbaya, salah satu kekhawatiran yang sempat muncul adalah anggapan bahwa program-program prioritas pemerintah memiliki karakter pengeluaran yang kaku dan sulit disesuaikan ketika kondisi ekonomi berubah.
Namun, ia menegaskan asumsi tersebut tidak sepenuhnya tepat. Pemerintah telah menyiapkan skema pelaksanaan yang memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan fiskal negara.
Dengan fleksibilitas tersebut, pemerintah dapat mengelola belanja secara lebih efektif sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesehatan keuangan negara.
Purbaya menilai kemampuan melakukan penyesuaian menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program strategis tetap berjalan tanpa menimbulkan risiko berlebihan terhadap APBN.
S&P Tidak Persoalkan Fundamental Fiskal Indonesia
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga mengungkapkan hasil komunikasi pemerintah dengan lembaga pemeringkat internasional S&P Global.
Menurut dia, S&P tidak menilai program-program prioritas pemerintah sebagai ancaman terhadap fundamental fiskal Indonesia.
Justru, kata Purbaya, perhatian lembaga pemeringkat tersebut lebih banyak tertuju pada sentimen yang berkembang di pasar keuangan.
Ia menjelaskan bahwa kekhawatiran yang muncul lebih berkaitan dengan persepsi investor terhadap berbagai isu ekonomi dibandingkan kondisi fundamental fiskal Indonesia yang sebenarnya.
"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya. Cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau fondasinya, enggak ada masalah," ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa kondisi fiskal Indonesia dinilai masih berada dalam jalur yang sehat berdasarkan penilaian terhadap aspek fundamental ekonomi.
Defisit APBN Tetap Dijaga dalam Batas Aman
Purbaya menegaskan pemerintah tetap memiliki kemampuan untuk menjaga defisit anggaran sesuai target yang telah ditetapkan meskipun berbagai program prioritas terus dijalankan.
Menurut dia, pemerintah optimistis defisit APBN dapat dipertahankan pada tingkat yang aman dan terukur.
Adapun kisaran defisit yang menjadi acuan pemerintah berada pada rentang 2 hingga 3 persen.
Dengan pengelolaan anggaran yang disiplin, pemerintah menilai pelaksanaan program-program strategis tetap dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal nasional.
"Karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen," kata Purbaya.
Pemerintah Siapkan Antisipasi Jika Tekanan Global Meningkat
Selain memastikan kondisi fiskal tetap terkendali, Purbaya juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi anggaran negara.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kemungkinan kenaikan harga minyak dunia yang dapat memberikan tekanan terhadap berbagai pos pengeluaran pemerintah.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah memiliki instrumen dan ruang kebijakan yang cukup untuk mengendalikan dampak tersebut apabila terjadi.
Menurut Purbaya, fleksibilitas pengelolaan anggaran menjadi salah satu kunci utama agar pemerintah tetap dapat merespons berbagai dinamika global secara cepat dan tepat.
"Dan kalau kepepet misalnya harga minyak dunia lagi tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," ujarnya.
Pemerintah Optimistis Jaga Stabilitas Ekonomi
Pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memperlihatkan keyakinan pemerintah bahwa pelaksanaan program prioritas nasional tetap dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga disiplin fiskal.
Program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan anggaran, sehingga tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap APBN.
Di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan sentimen pasar yang berkembang, pemerintah menegaskan bahwa fundamental fiskal Indonesia tetap kuat, sementara pengelolaan defisit anggaran akan terus dijaga dalam batas yang aman dan terkendali.
