Menkeu Purbaya Tegaskan Tidak Akan Alokasikan APBN untuk Family Office
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap pembentukan family office yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Meskipun demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran negara, termasuk APBN, untuk mendukung pendirian family office.
"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).
Menurut Purbaya, anggaran negara difokuskan untuk mendanai program-program yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional.
Ia menekankan bahwa pendirian family office bukanlah prioritas dalam penggunaan APBN.
"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor," tambahnya.
Apa Itu Family Office?
Diberitakan sebelumnya, Family office adalah struktur keuangan yang dirancang untuk mengelola kekayaan keluarga secara terpusat, termasuk dalam hal investasi, pajak, dan warisan.
Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya juga menjelaskan tentang konsep family office, di mana dana dari individu kaya raya di dunia dapat disimpan di Indonesia dengan syarat pemilik dana berinvestasi dalam proyek-proyek di tanah air.
"Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," ungkap Luhut melalui akun Instagram-nya pada Senin (1/7/2024).
Dana yang disimpan di Indonesia, seperti yang dipaparkan Luhut, dapat digunakan untuk proyek-proyek yang akan membantu memutar roda perekonomian nasional serta membuka lapangan kerja baru, seperti dalam sektor hilirisasi dan pengolahan rumput laut (seaweed).
Target Family Office: Menarik 500 Miliar Dollar AS Dana Kelolaan
Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, juga mengungkapkan bahwa partisipasi dalam program family office ini bersifat sukarela.
Namun, pemerintah menargetkan family office di Indonesia dapat menarik dana kelolaan sebesar 500 miliar dollar AS, yang merupakan 5% dari total dana kelolaan family office global, yang diperkirakan mencapai 11,7 triliun dollar AS.
"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan," ujar Sandiaga setelah rapat mengenai family office bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (1/7/2024).
Luhut Mencetuskan Gagasan Family Office
Rencana pembentukan family office ini awalnya digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Kabinet Indonesia Maju pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Luhut pertama kali mengungkapkan gagasan ini kepada delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali, pada Mei 2024.
"Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura," ungkap Luhut pada acara tersebut.
Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan bahwa beberapa konglomerat asing sudah menunjukkan minat untuk bergabung dalam program family office ini di Bali.
Di awal tahun 2025, Luhut menyatakan bahwa proyek ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan siap dieksekusi.
Proyek Family Office Terus Berproses
Meskipun beberapa kali tertunda, Luhut menegaskan bahwa proyek family office terus berproses.
Ia berharap proyek tersebut bisa mulai beroperasi pada tahun 2025. Luhut juga berharap Indonesia tidak kalah dari negara-negara tetangga seperti Malaysia yang telah terlebih dahulu mengembangkan family office.
"Masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden. Kita harap tahun ini harus bisa (beroperasi)," kata Luhut saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Senin (28/7/2025).
Sebagian artikel telah tayang di .
.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
