Tak Hanya Soal Pimpinan, Rieke Diah Pitaloka Bongkar Masalah Besar di Balik MBG

 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Di tengah langkah pemerintah melakukan evaluasi dan perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, justru menilai bahwa persoalan yang dihadapi program tersebut jauh lebih kompleks daripada sekadar pergantian figur di level pimpinan.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikannya pada Rabu, 3 Juni, Rieke menegaskan bahwa pemenuhan gizi merupakan hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dipandang hanya sebagai program pemerintah semata, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Rieke, langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di tubuh BGN patut diapresiasi. Ia juga memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap berbagai potensi masalah dalam pelaksanaan program tersebut.

Namun, di balik berbagai langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah, Rieke mengingatkan bahwa akar persoalan MBG tidak hanya terletak pada individu yang memimpin lembaga tersebut.

"Berbagai temuan yang muncul menunjukkan bahwa persoalan dalam Program MBG tidak hanya berkaitan dengan figur pimpinan, tetapi juga menyangkut desain tata kelola yang masih membuka peluang terjadinya penyimpangan," kata Rieke Diah Pitaloka, mengutip video di Instagramnya, Kamis 4 Juni 2026.

Pernyataan itu sekaligus membuka tabir sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi titik lemah dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut. Rieke menyoroti berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan masalah, mulai dari penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses pengadaan barang dan jasa, rantai distribusi pangan, pembayaran operasional dapur, hingga kemungkinan manipulasi data penerima manfaat.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung potensi konflik kepentingan dalam proses penunjukan vendor yang terlibat dalam program tersebut.

Besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk MBG menjadi alasan utama mengapa pengawasan harus dilakukan secara ketat. Program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat itu dinilai memiliki tingkat risiko penyimpangan yang tinggi apabila tidak dibarengi sistem pengawasan yang kuat.

"Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dan cakupan penerima manfaat yang mencapai puluhan juta orang, MBG harus dipandang sebagai program prioritas nasional yang memiliki tingkat kerentanan korupsi sangat tinggi. Karena itu diperlukan sistem pengawasan khusus yang terintegrasi dan bekerja secara real-time,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rieke mendorong pemerintah melakukan pembenahan regulasi secara menyeluruh. Ia mengusulkan agar aturan yang saat ini mengatur pelaksanaan MBG dievaluasi dan diganti dengan regulasi baru yang lebih komprehensif agar tata kelola program menjadi lebih jelas, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, Badan Gizi Nasional seharusnya berperan sebagai pengarah kebijakan nasional, sementara pelaksanaan teknis dapat melibatkan pemerintah daerah, desa, sekolah, fasilitas kesehatan, petani, nelayan, koperasi, serta masyarakat secara lebih luas.

"Selain itu, pengawasan Program MBG perlu diperkuat melalui integrasi pengawasan berbasis Satu Data Indonesia, pemerintahan digital, dan audit secara real-time," tegasnya.

Rieke juga menilai pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi. KPK, BPK, APIP, pemerintah daerah, hingga masyarakat perlu terlibat aktif dalam memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Di akhir pernyataannya, politisi yang juga dikenal sebagai aktris senior tersebut menyampaikan pesan tegas bahwa Indonesia membutuhkan perubahan yang lebih mendasar daripada sekadar pergantian pejabat.

“Indonesia tidak membutuhkan sekadar pergantian figur. Indonesia membutuhkan reformasi kelembagaan, reformasi regulasi, dan reformasi tata kelola yang mampu menjamin setiap rupiah anggaran benar-benar berubah menjadi makanan bergizi yang diterima anak-anak Indonesia,” tutupnya.