Dukungan untuk Nadiem Makarim di Sidang Korupsi Chromebook Dinilai Salah Sasaran
Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko menilai dukungan sebagian komunitas driver terhadap Nadiem tersebut merupakan langkah yang salah sasaran, ironis, dan tidak produktif bagi perjuangan kesejahteraan para pengemudi itu sendiri.
Nadiem diketahui tengah menghadapi tuntutan 18 tahun penjara terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook periode 2020-2022 yang disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Menurut Yanuar, solidaritas yang dibangun para driver untuk mendukung Nadiem mencerminkan “paradoks psikologis dan sosial”. Pasalnya, para pengemudi selama ini justru berada pada posisi paling rentan dalam sistem kemitraan aplikator.
“Sangat ironis ketika para driver yang setiap hari memeras keringat di jalanan justru menggalang simpati untuk seseorang yang sedang menghadapi dakwaan korupsi bernilai triliunan rupiah. Padahal, selama bertahun-tahun relasi antara korporasi yang didirikan Nadiem dengan para driver tidak pernah benar-benar mencerminkan kemitraan yang sehat,” ujarnya, Sabtu 23 Mei 2026.
Ia menjelaskan, para pengemudi ojol selama ini menanggung sendiri hampir seluruh biaya operasional, mulai dari pembelian dan perawatan kendaraan, bahan bakar, telepon seluler, hingga kuota internet.
“Hampir tidak ada fasilitas proteksi atau subsidi riil dari aplikator yang secara signifikan meringankan beban operasional harian mereka. Mereka adalah buruh yang dilabeli ‘mitra’ agar korporasi lepas dari kewajiban regulasi ketenagakerjaan baku,” katanya.
Yanuar juga menyoroti kebijakan pengadaan Chromebook pada masa kepemimpinan Nadiem yang dinilai membuka dominasi perusahaan teknologi asing di sektor pendidikan nasional.
Menurutnya, penggunaan Chromebook di sekolah-sekolah membuat lisensi Chrome Device Management (CDM) menjadi kebutuhan wajib, yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan teknologi global seperti Google.
“Ketika ekosistem Chromebook dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah, otomatis lisensi CDM harus digunakan. Dampaknya, keuntungan besar mengalir ke perusahaan asing, sementara data pendidikan nasional menjadi sangat bergantung pada sistem mereka,” ujarnya.
Selain itu, Yanuar mengkritik arah kebijakan pendidikan era Nadiem yang dinilai mengabaikan fondasi kemampuan dasar siswa.
“Kita melihat realitas di mana banyak anak didik tidak lancar baca dan tulis, salah satunya akibat dihapusnya Ujian Nasional tanpa standar evaluasi pengganti yang solid,” ucapnya.
Ia juga menyinggung polemik penghapusan sejumlah materi pelajaran dalam draf peta jalan pendidikan yang sempat menuai kritik publik.
Di sisi lain, persoalan utama yang dihadapi para pengemudi ojol, kata Yanuar, justru berkaitan dengan besarnya potongan biaya layanan dari aplikator. Bahkan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto disebut harus turun tangan melakukan intervensi regulasi agar potongan komisi tidak memberatkan driver.
“Kalau korporasi sejak awal peduli pada mitranya, tidak perlu ada intervensi presiden untuk membatasi potongan biaya layanan. Itu menunjukkan ada ketidakadilan sistemik yang dialami driver di lapangan,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Yanuar memandang bahwa energi komunitas ojol seharusnya difokuskan untuk memperjuangkan perlindungan hukum dan kesejahteraan mereka sendiri, bukan mengawal proses hukum pribadi seorang tokoh.
“Solidaritas itu barang mahal. Jangan sampai digadaikan untuk membela figur yang sedang menghadapi pertanggungjawaban hukum atas kebijakan publiknya,” ujar Yanuar.
Ia mendorong komunitas pengemudi ojol untuk mendesak DPR dan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Kemitraan agar status hukum driver diakui secara jelas, sekaligus mengawal implementasi pembatasan potongan biaya layanan agar tidak muncul pungutan baru yang memberatkan.
“Para driver harus berdiri tegak untuk diri mereka sendiri, bukan untuk para elite yang sudah lama hidup nyaman di atas menara gading hasil keringat jalanan,” kata dia lagi.
