Cari Kerja Makin Susah, Job Seeker Ini Nekat Gugat Perusahaan AI

 Mencari pekerjaan di era digital kini tak lagi sekadar soal kualifikasi dan pengalaman. Di tahun 2026, proses melamar kerja bagi banyak orang justru terasa semakin rumit dan melelahkan, bahkan menyerupai proses pengajuan pinjaman ke bank. 

Sistem otomatis, portal online, dan kecerdasan buatan (AI) kini menjadi “penjaga gerbang” utama sebelum resume manusia benar-benar dilihat oleh perekrut.

Alih-alih mempermudah, teknologi ini justru memicu kegelisahan baru di kalangan pencari kerja. Ketika lamaran ditolak tanpa penjelasan, wawancara tak kunjung datang, dan peluang kerja seakan menghilang begitu saja, muncul pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang menilai kelayakan pelamar? Dan berdasarkan data apa?

Gara-gara fenomena tersebut, sekelompok pencari kerja di Amerika Serikat baru-baru inimengambil langkah hukum dengan menggugat perusahaan penyedia sistem penyaringan lamaran berbasis AI bernama Eightfold AI. Mereka menilai telah dipermainkan oleh algoritma yang menentukan nasib karier tanpa transparansi.

Mengutip laporan The New York Times, para penggugat menilai perangkat lunak penyaringan tenaga kerja milik Eightfold seharusnya tunduk pada Fair Credit Reporting Act (FCRA), yakni regulasi yang selama ini mengatur perlindungan data yang dikumpulkan oleh biro kredit konsumen. 

Menurut mereka, cara kerja AI Eightfold tak jauh berbeda dari sistem penilaian skor kredit yang sangat menentukan akses seseorang terhadap layanan finansial. Argumen tersebut berangkat dari cara Eightfold membangun sistem AI-nya. 

Dalam dokumen gugatan, disebutkan bahwa algoritma Eightfold secara aktif menelusuri LinkedIn untuk membangun basis data raksasa berisi 1 juta jabatan kerja, 1 juta keterampilan, dan profil lebih dari 1 miliar orang yang bekerja di setiap pekerjaan, profesi, industri, dan wilayah geografis. 

Basis data ini kemudian digunakan, termasuk dalam materi pemasaran, untuk menjual layanan Eightfold ke perusahaan klien. Berdasarkan model AI yang dilatih dari data tersebut, Eightfold disebut memberi skor pada pelamar kerja dalam skala satu hingga lima. 

Penilaian itu didasarkan pada keterampilan, pengalaman, serta tujuan perekrut atau manajer yang membuka lowongan. Para penggugat menilai, sistem ini sangat mirip dengan mekanisme skor kredit konsumen, namun tanpa hak transparansi bagi individu yang dinilai. 

Masalah utamanya, menurut gugatan, adalah pelamar kerja sama sekali tidak mengetahui berapa skor akhir yang mereka dapatkan, apalagi proses apa yang digunakan AI untuk sampai pada keputusan tersebut. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “black box”, di mana individu hanya melihat hasil akhir keputusan algoritma tanpa bisa menelusuri proses di baliknya.

Situasi ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat reputasi model AI yang kerap menghasilkan kesimpulan keliru atau bahkan “mengarang” informasi. Jika hal itu terjadi dalam proses rekrutmen, pelamar tidak memiliki cara apa pun untuk mengetahui atau mengoreksi kesalahan tersebut.

Selain itu, muncul pula kekhawatiran soal penyimpanan dan penggunaan data. Tanpa transparansi sistem, tidak jelas seberapa banyak data dari resume pelamar yang dikumpulkan Eightfold, berapa lama data tersebut disimpan, serta bagaimana data itu dimanfaatkan oleh perusahaan maupun klien mereka.

Salah satu penggugat, Erin Kistler, menegaskan hak dasar atas data pribadinya. “Saya pikir saya berhak tahu apa saja yang dikumpulkan tentang diri saya dan dibagikan ke pemberi kerja,” ujar Kistler kepada The New York Times, seperti dikutip dari Futurism, Senin, 26 Januari 2026. 

“Dan mereka tidak memberi saya umpan balik apa pun, jadi saya tidak bisa memperbaiki masalahnya,” ungkapnya. 

Kistler, yang memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang ilmu komputer, mengaku mencatat setiap lamaran yang ia kirimkan selama setahun terakhir. Dari ribuan lowongan pekerjaan yang ia lamar, hanya 0,3 persen yang berlanjut ke tahap lanjutan atau wawancara.

Kasus ini menyoroti sisi gelap pasar tenaga kerja modern yang semakin bergantung pada AI. Alat rekrutmen otomatis yang awalnya dirancang untuk efisiensi kini justru memunculkan mimpi buruk distopia bagi pencari kerja, di mana karier seseorang bisa terhenti oleh skor algoritma yang tak pernah mereka lihat.

Masih belum jelas apakah gugatan ini akan cukup kuat untuk menembus wilayah abu-abu hukum penggunaan AI dalam proses perekrutan. Namun jika berhasil, kasus ini berpotensi menjadi titik balik penting, memberi harapan baru bagi jutaan pencari kerja yang merasa nasib profesional mereka kini sepenuhnya berada di tangan mesin.