Sulit Cari Kerja, Warga Selandia Baru Ramai-ramai Kabur ke Luar Negeri

Fenomena lapangan kerja sempit di Selandia Baru membuat jumlah warganya yang pergi ke luar negeri melonjak tajam sepanjang 12 bulan hingga September 2025.

Kondisi stagnasi ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan perusahaan yang enggan membuka perekrutan baru mendorong banyak warga untuk mencari masa depan di luar negeri, terutama di Australia yang dianggap menawarkan prospek lebih stabil.

Situasi ini menimbulkan tekanan besar bagi pemerintahan Perdana Menteri Christopher Luxon karena meningkatnya gelombang eksodus mencerminkan turunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.

Eksodus Penduduk Selandia Baru Capai Rekor Anyar

Statistik Selandia Baru melaporkan bahwa 72.684 warga meninggalkan negara tersebut dalam 12 bulan hingga September, sedangkan hanya 26.318 yang kembali, menghasilkan eksodus bersih 46.366 orang.

Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah migrasi modern Selandia Baru dan memperlihatkan semakin buruknya persepsi publik terhadap ketersediaan pekerjaan di dalam negeri.

Di sisi lain, kedatangan pekerja asing juga menurun drastis dengan imbal imigrasi bersih hanya 12.434 orang, jauh di bawah puncak 135.529 yang dicapai pada 2023.

Penurunan minat pekerja asing ini menandakan bahwa pasar tenaga kerja Selandia Baru sedang melemah, sehingga negara itu tidak lagi menjadi tujuan menarik bagi migran ekonomi.

Otoritas statistik menilai tren ini menunjukkan perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja dan preferensi migrasi warga, terutama generasi muda dan tenaga terampil.

Ekonomi Tak Tumbuh dan Tingkat Pengangguran Naik

Ekonomi Selandia Baru tidak mencatat pertumbuhan berarti sepanjang paruh pertama 2025 dan hanya mengalami pemulihan kecil pada paruh kedua, yang masih jauh dari cukup untuk menahan laju pengangguran.

Perusahaan menunda ekspansi dan melakukan pengetatan biaya sehingga rekrutmen baru berkurang dan lowongan kerja menyusut di berbagai sektor.

Kondisi tersebut membuat banyak warga memilih mencari peluang di luar negeri, terutama Australia yang menawarkan gaji lebih tinggi, pasar tenaga kerja lebih besar, dan jaminan kerja lebih stabil.

Pemerintah juga mencatat meningkatnya eksodus tenaga muda yang baru masuk pasar kerja, termasuk lulusan universitas yang kesulitan mendapatkan pekerjaan pertama di dalam negeri.

Fenomena ini memperburuk kekurangan tenaga kerja terampil di Selandia Baru dalam jangka panjang.

Menteri Imigrasi Erica Stanford mengakui bahwa warga Selandia Baru sudah mulai banyak ke luar negeri sejak 2023.

Tekanan Politik untuk PM Christopher Luxon

Gelombang warga yang kabur ke luar negeri menempatkan pemerintahan Christopher Luxon dalam posisi sulit karena publik mempertanyakan efektivitas kebijakan ekonomi yang dijanjikan dapat memperluas lapangan kerja.

Pemerintah menghadapi kritik bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk menahan arus kepergian dan tidak mampu memperbaiki akses pekerjaan berkualitas di dalam negeri.

Luxon juga dituntut untuk mempercepat reformasi ekonomi agar Selandia Baru lebih kompetitif dibanding Australia yang selama puluhan tahun menjadi magnet bagi tenaga kerja dari Negeri Kiwi.

Respons Pemerintah: Mereka Akan Kembali Saat Ekonomi Pulih

Menteri Imigrasi Erica Stanford mengatakan bahwa tren kepergian warga sudah meningkat sejak 2023 ketika ekonomi mulai melemah.

“Dalam siklus ekonomi, Anda selalu mendapati warga Selandia Baru pergi ke luar negeri untuk mencari peluang yang lebih baik, tetapi kami tahu bahwa begitu keadaan berbalik, mereka akan kembali. Kami pernah mengalaminya dan kami akan mengalaminya lagi,” kata Erica.

Erica memperkirakan bahwa sebagian besar warga akan kembali ketika kondisi ekonomi membaik dan peluang kerja kembali meluas.

Menteri Keuangan Nicola Willis menilai tingginya angka kepergian menunjukkan perlunya pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

“Kita membutuhkan lebih banyak pekerjaan dan peluang bagi warga Selandia Baru di dalam negeri. Selama beberapa dekade kita tahu bahwa Australia adalah negara yang lebih makmur daripada kita, dan tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa menyamai mereka,” kata dia.

Nicola juga menyebut bahwa lonjakan terbesar warga yang pindah ke Australia terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya, bukan hanya tahun ini.

Menteri Pariwisata Louise Upston menegaskan bahwa tingginya angka keberangkatan warga menunjukkan urgensi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Itulah mengapa kita harus menumbuhkan perekonomian dan memastikan adanya peluang kerja di sini,” ujar Louise.

“Ini adalah fenomena yang sangat umum ketika kondisi pasar tenaga kerja seperti sekarang, dan karena itu kami sangat fokus meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja agar lebih banyak warga Selandia Baru tetap tinggal,” kata dia.

Louise menyebut sebagian warga yang pindah ke Australia akan kembali ketika kondisi ekonomi membaik meski tidak semuanya.

Menteri Konservasi Tama Potaka turut menekankan bahwa perpindahan warga tidak selalu bersifat permanen.

“Tidak selalu benar bahwa mereka akan tinggal di luar negeri secara permanen. Banyak orang pergi ke luar negeri dan banyak pula yang kembali, jadi saya tidak terlalu khawatir soal itu,” ujar dia.

Kritik Oposisi: Pemerintah Gagal Menyediakan Kesempatan Kerja

Oposisi memandang gelombang eksodus ini sebagai tanda kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan menjaga kesejahteraan warga.

Juru bicara imigrasi Partai Green, Ricardo Menendez March, menyebut kondisi tersebut sebagai tragedi nasional.

“Ini adalah tragedi karena orang-orang tidak lagi melihat masa depan untuk diri mereka di Selandia Baru, dan sudah waktunya pemerintah berhenti menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Christopher Luxon gagal menciptakan kondisi yang memungkinkan orang mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak dibayar di negara ini,” kata Ricardo.

Wakil pemimpin Partai Buruh, Carmel Sepuloni, menyampaikan kekhawatiran serupa.

“Sayangnya, banyak yang merasa tidak ada peluang di Selandia Baru,” kata Carmel.

“Ini adalah kerugian besar bagi kita. Namun, yang mereka lihat adalah gelombang PHK, sistem kesehatan yang kacau, tidak adanya pilihan perumahan yang mereka butuhkan, dan biaya hidup yang sangat tinggi. Jadi mereka mencari peluang yang lebih baik karena pemerintah tidak menyediakannya di sini,” tutur dia lagi.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.com dengan fokus .

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.