Pemerintah Pusat Dinilai Maksimal Tangani Bencana Sumatra dalam Sebulan

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menilai respons pemerintah pusat sejauh ini relatif efektif karena kebijakan yang diambil langsung berdampak ke masyarakat.

“Sejauh ini pemerintah pusat sudah baik dan maksimal dalam mengeluarkan kebijakan publik. Dalam hal kebijakan publik itu yang dinilai adalah yang terpenting itu kebijakannya sudah menyentuh masyarakat banyak dan kelihatan hasilnya di publik,” ujar Trubus kepada wartawan, Rabu, 31 Desember 2025.

Penilaian tersebut muncul usai Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya membeberkan progres penanganan bencana selama satu bulan terakhir. Fokus utama pemerintah pusat saat ini adalah pembangunan hunian bagi warga terdampak.

“Mengenai jumlah hunian, dalam satu bulan ini, seminggu ke depan ada 600 rumah hunian yang akan jadi, minggu depan insyaallah jadi. Kemudian dari BNPB, ada 450 hunian,” kata Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Desember 2025.

Presiden Prabowo Subianto, lanjut Teddy, telah menginstruksikan percepatan pembangunan hunian dalam skala besar untuk kebutuhan jangka panjang, termasuk pembangunan hunian tetap di luar hunian sementara.

Meski mengapresiasi langkah pusat, Trubus menilai pemerintah daerah seharusnya tampil lebih dominan di lapangan. Menurut dia, pemda memiliki struktur dan data paling lengkap untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Distribusi bantuan, kata Trubus, idealnya digerakkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga aparatur kabupaten, bukan sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.

“Terus infrastruktur kayak jembatan semua akses sudah dibuka listrik. Hampir 90% listrik sudah dinyala,” ujar Trubus, merujuk pada hasil kerja pemerintah pusat dalam pemulihan infrastruktur dasar.

Selain soal peran pemda, Trubus juga menyoroti perlunya penataan relawan dan organisasi nonpemerintah (NGO). Ia menilai laporan dari relawan harus berbasis data lapangan yang akurat agar tidak memicu kebingungan publik.

Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, agar informasi penanganan bencana tidak simpang siur.

Trubus menegaskan penanganan bencana tidak bisa dibebankan pada satu daerah semata. Menurut dia, solidaritas nasional mutlak dibutuhkan mengingat Indonesia memiliki 38 provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.