Naik Rp 45 Triliun, Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 1.879 Triliun Per Oktober 2025

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat sampai 31 Oktober 2025 sudah mencapai Rp 1.879,6 triliun, meningkat Rp 45,1 triliun dibandingkan tahun lalu.

Dia memastikan, capaian serapan belanja itu sudah mencapai 73,5 persen, dari outlook laporan semester (lapsem) yang totalnya mencapai sebesar Rp 2.663,4 triliun.

"Jadi total yang sudah dibelanjakan (pemerintah pusat) adalah sebesar Rp 1.879,6 triliun, lebih tinggi Rp 45,1 triliun dibandingkan belanja tahun lalu yang sebesar Rp 1.834,5 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA November 2025, Kamis, 20 November 2025.

Dia merinci, realisasi belanja itu antara lain terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 961,2 triliun atau 75,4 persen dari outlook lapsem. Sementara belanja non-K/L mencapai Rp 918,4 triliun, atau 66,2 persen dari outlook lapsem.

Suahasil memastikan bahwa terjadi tren peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat sejak tahun 2021. Dimana sampai Oktober tahun itu, belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 1.416,3 triliun. Kemudian di tahun 2022 naik menjadi Rp 1.671,4 triliun.

Namun, Suahasil mengakui bahwa di tahun 2023 memang sempat terjadi penurunan, dimana realisasi belanja hingga Oktober hanya mencapai Rp 1.572,2 triliun. Tapi di tahun 2024, realisasi belanja pemerintah pusat kembali naik menjadi Rp 1.834,5 triliun per Oktober tahun itu.

Suahasil menegaskan, peran dari realisasi belanja pemerintah pusat terbilang cukup signifikan dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi di tiap tahun anggaran.

Karenanya, Dia mengatakan bahwa upaya-upaya mempercepat realisasi belanja pemerintah pusat dalam rentang dua bulan ke depan sangat diperlukan, supaya penyerapannya bisa mencapai 100 persen di akhir 2025 mendatang.

Sebab jika dilihat secara keseluruhan, belanja negara hingga Oktober 2025 baru mencapai Rp 2.593,0 triliun, atau 73,5 persen dari outlook lapsem yang sebesar Rp 3.527,5 triliun. Rinciannya yakni terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.879,6 triliun, dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook lapsem yang sebesar Rp 864,1 triliun.

"Jadi ketika BPS mengumumkan PDB kuartal III-(2025), efek dari pengeluaran pemerintah saja (kontribusinya) sudah 5 persen lebih. Maka kita harus melakukan (percepatan) ini supaya belanja pemerintah pusat benar-benar berdampak nyata bagi perekonomian nasional," ujarnya.