DPR Nilai Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah jadi Kunci Penyerapan APBN 2026
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menilai sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah perlu diwujudkan dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Azis mengatakan bahwa arah kebijakan pemerintah pusat sudah dirancang untuk menyasar ke tiap daerah-daerah.
"Namun, di balik itu ada arah kebijakan yang perlu dipahami secara lebih mendalam, bahwa banyak program kementerian dan lembaga kini dirancang langsung menyasar ke daerah melalui mekanisme sektoral," kata Azis dalam keterangannya, Kamis, 16 Oktober 2025.
"Artinya, pembangunan daerah tidak lagi semata bergantung pada besaran transfer fiskal, melainkan pada sinergi antara program pusat dan kebutuhan regional di lapangan," sambungnya.
Di sisi lain, ia menilai pentingnya koordinasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah pusat dengan daerah. Tujuannya, kata dia, untuk pembangunan yang berjalan efektif serta merata.
"Penting adanya koordinasi lintas sektor yang kuat. Sinergi pembangunan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah bukan lagi sekadar jargon, melainkan kebutuhan struktural agar pembangunan berjalan efektif dan merata," katanya.
Ia menegaskan tak boleh ada daerah yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pembayaran gaji pegawai hingga biaya operasional.
"Karena itu, saya mendorong agar Kementerian Dalam Negeri memainkan peran sentral sebagai fasilitator utama koordinasi pembangunan pusat dan daerah. Kemendagri harus menjadi penghubung aktif antara kementerian teknis dan pemerintah daerah, menyelaraskan prioritas pembangunan, serta memastikan setiap program nasional memiliki relevansi nyata terhadap kebutuhan masyarakat di daerah," ujar dia.
Menurutnya, pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan langkah efisien pendistribusian anggaran.
Ia mengatakan tanpa perencanaan dan koordinasi matang, pemangkasan TKD bisa menghambat kemampuan daerah membayar gaji ASN, tunjangan tenaga P3K, hingga mengancam kelancaran layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
"Perencanaan program kementerian harus melibatkan daerah sejak awal, agar hasilnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi bersama yang transparan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Belanja kementerian/lembaga yang diarahkan ke daerah juga harus memiliki efek berganda. Bukan hanya menuntaskan proyek, tetapi juga membangun kapasitas dan daya tahan ekonomi lokal," katanya.
"Sinergi inilah yang akan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan nasional, agar tidak ada satu pun daerah di Indonesia yang tertinggal karena persoalan fiskal," imbuhnya.
