Pemerintah Pusat Masih Tahan Pendaftaran ASN 2026, Ini Alasannya
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, rencana rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sebenarnya telah dirumuskan.
Selain itu, hampir semua kementerian sudah menyampaikan kebutuhan pegawai.
Namun, hingga kini pemerintah masih menahan keputusan terkait rekrutmen ASN 2026.
Penetapan formasi belum diumumkan karena masih menunggu penentuan sektor prioritas yang harus dipenuhi lebih dulu.
“Sudah kita finalkan, kita rumuskan. Secara umum hampir semua menteri sudah menyampaikan kebutuhannya,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (17/3/2026).
Rekrutmen ASN Harus Jawab Kebutuhan Mendesak
Meski perencanaan telah disiapkan, pemerintah belum dapat merinci jumlah formasi karena pembahasan saat ini difokuskan pada penyusunan prioritas kebutuhan.
Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut diambil supaya penerimaan ASN benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak.
“Kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena masih melihat prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga memperhitungkan kemampuan fiskal negara untuk memastikan jumlah rekrutmen.
Langkah ini diambil agar kebijakan penambahan ASN tetap selaras dengan kondisi keuangan negara.
Prasetyo menambahkan, proses pemetaan kebutuhan pegawai masih terus berlangsung.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan ASN.
Pemerintah pusat juga mengevaluasi jumlah dan sebaran ASN yang ada untuk mengetahui kekurangan pegawai secara lebih akurat.
“Ini sedang dicari titik temunya, terutama kalau berbicara soal jumlah,” pungkas Prasetyo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang