Kemendagri Periksa Pendanaan Umrah Bupati Aceh Selatan, ASN Terkait Ikut Terseret

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memeriksa sumber pembiayaan perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan Mirwan MS.

Pemeriksaan ini dilakukan setelah Mirwan tiba di Jakarta setelah kegiatan ibadahnya di Arab Saudi.

Perjalanan umrah ini memicu polemik karena dilakukan ketika wilayah Aceh Selatan terdampak banjir bandang dan longsor.

Pemeriksaan difokuskan pada kejelasan pendanaan serta pihak yang terlibat dalam keberangkatan tersebut.

Selidiki Asal Pembiayaan Umrah, ASN Terkait Ikut Terseret

Dilansir dari Kompas.tv, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan aspek pembiayaan menjadi perhatian utama penyidikan.

“Nah sekarang kan juga begitu, ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, pembiayaan dari mana itu penting ya,” ujar Bima di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025), dikutip dari Antara.

Bima menyebut pemeriksaan tidak berhenti pada Bupati Mirwan saja. Seluruh pihak terkait keberangkatannya akan dimintai keterangan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, serupa dengan pendekatan pemeriksaan terhadap Bupati Indramayu sebelumnya.

“Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Penyelidikan ini diperkirakan berlangsung beberapa hari sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Potensi Sanksi Hingga Pemberhentian 

Kemendagri melakukan pemeriksaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, Bima menjelaskan sanksi dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.

Jika sanksi terakhir dipilih, Kemendagri akan mengajukannya ke Mahkamah Agung.

Meski begitu, Bima meminta publik menunggu hasil pemeriksaan resmi.

Polemik Bupati Aceh Selatan Jadi Sorotan Presiden Prabowo

Polemik semakin mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung tindakan Mirwan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh.

Presiden mengingatkan agar kepala daerah tidak “melarikan diri” saat rakyat membutuhkan.

“Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” kata Prabowo sambil tersenyum kecil namun dengan nada tegas.

Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil langkah yang diperlukan terhadap Mirwan.

Proses Pemeriksaan Mirwan MS di Aceh 

Dilansir dari Antara, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS sebelumnya telah dijadwalkan diperiksa di Kantor Inspektorat Aceh, Senin (8/12/2025).

Namun, hingga pukul 18.56 WIB, sosok orang nomor satu di Aceh Selatan itu belum terlihat di lokasi.

"Info terakhir yang kami terima, Bupati Aceh Selatan diperiksa di Kantor Inspektorat Aceh oleh Itjen Kemendagri," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin (8/12/2025).

Ia mengaku belum mendapat informasi terbaru mengenai proses pemeriksaan tersebut.

Mirwan sebelumnya menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir bandang dan longsor yang berdampak pada Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Namun, pada 2 Desember 2025 Mirwan bersama istri berangkat umrah dan menuai kritik karena wilayahnya masih dalam masa tanggap darurat.

Pada 5 Desember 2025, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk umrah di tengah penanganan bencana.

Partai Gerindra juga sudah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Mirwan dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang